Categories NasionalSatyagraha

WEDAKARNA INGATKAN PEMAKSAAN STUDY TOUR KE SISWA BERPOTENSI PIDANA PEMERASAN

SATYAGRAHA– Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Berkunjung ke LPK Bappepar Nusa Dua dan SMK Kesehatan Bali Dewata didampingi Dinas terkait

SIKAPI KEBERATAN ORANG TUA TERHADAP PROGRAM STUDY TOUR

Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III akhirnya menanggapi aspirasi masyarakat khususnya para orang tua yang mempertanyakan adanya kebijakan studi tour yang dianggap memberatkan orang tua, salah satunya kebijakan mewajibkan siswa yang tidak ikut studi tour untuk membayar biaya yang sama atau setengah dari peserta yang mengikuti studi tour. Hal ini dianggap tidak Pancasilais, terutama bagi siswa dengan orang tua berpenghasilan rendah. Dan solusi bijak telah disampaikan oleh Senator Arya Wedakarna ( AWK ) saat memediasi pertemuan di LPK Bappepar Nusa Dua Badung dan juga SMK Kesehatan Bali Dewata Denpasar. Senator hadir didampingi oleh pejabat dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan serta Yayasan dan manajemen sekolah, serta pihak pelapor yakni orang tua yang berkeberatan. Dalam kesempatan terpisah tersebut, Senator AWK mendengarkan informasi seimbang dari pihak sekolah dan juga pihak orang tua yang berkeberatan, sehingga DPD bisa memberikan yang terbaik. Secara bijak Senator AWK menyampaikan pandangannya bahwa orang tua harus memahami bahwa sekolah Swasta yang dikelola oleh Yayasan, memiliki badan hukum tersendiri dan tidak bisa diperlakukan sama dengan sekolah negeri. “Perguruan Swasta nike memiliki otonom, dan memang berbeda dengan sekolah negeri yang bisa Saber Pungli turun tangan. Tapi disatu sisi, sekolah swasta juga harus memberikan kebijaksanaan terhadap siswa apalagi terhadap siswa yang kurang mampu khususnya mengenai studi tour. Karena jika sampai dipaksakan maka orang tua siswa juga memiliki hak untuk membela diri dan jika dimasalahkan bisa dikaitkan dengan Pasal Pemerasan sesuai UU Pidana asal ada bukti hukum perjanjian dua pihak, kontrak dan pernyataan yang tidak adil. Pesan tiang, agar pihak sekolah membijaksanai dan tidak memaksa. Kalau sudah pakai kata wajib mohon agak berhati hati nggih. Tugas tiang adalah pengawas UU dan memberi masukan agar tidak melebar. Dan syukurlah orang tua yang keberatan sudah mendapat solusi baik dari yayasan. “ungkap Gusti Wedakarna. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Senator AWK yakni 1) DPD menganggap bahwa kegiatan study tour sekolah adalah program biasa yang dilaksanakan oleh sekolah terkait dengan kurikulum, namun dalam pelaksanannya tidak boleh memaksa 2) DPD menolak jika siswa yang tidak ikut program diwajibkan untuk membayar penuh atau 50% sebagaimana tanggung jawab siswa yang ikut program. 3) DPD memberikan solusi, agar siswa diberikan pilihan (opsi) dalam memilih program studi tour, yakni diluar pulau, didalam provinsi dan bagi yang tidak mampu dipersilahkan membuat tugas paper mandiri. Jangan sampai ada kesan sekolah sekolah di Bali mengadakan kegiatan studi tour sebagai ajang bisnis karena sekolah swasta memiliki baan hukum Yayasan yang bersifat sosial. 4) DPD meminta agar agenda studytour lebih difokuskan untuk kunjungan studi ke unit unit institusi sesuai jurusan SMA/SMK, jangan sebagian besar kegiatan study tour hanya terfokus pada wisata belanja dan rekreasi. Pihak sekolah harus membedakan mana Study Tour dan mana Dharma Wisata. 5) DPD meminta kepada guru agar berhati hati menyampaikan pesan ke siswa yang diduga mengancam siswa atau memaksa membayar administrasi dengan bahasa yang melanggar hukum. Ada sanksi UU ITE yang menjerat jika bukti pengancaman via WA. 6) DPD tidak setuju jika ada pihak sekolah yang mengumumkan nama – nama siswa yang telat membayar SPP dan administrasi dalam acara terbuka seperti diupacara sekolah dan diaula, karena dikategorikan termasuk Bully terhadap siswa dan menyebabkan traumatik 7) Selanjutnya DPD akan meminta kepada Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota untuk membuat aturan baku dan pedoman tentang studi tour, sehingga pihak sekolah dan pihak orang tua siswa sama – sama tidak merasa dirugikan. 8) Bagi orang tua siswa yang berkeberatan, DPD memberikan wawasan bahwa mereka memiliki hak hukum dan dipersilahkan melapor ke aparat hukum jika ditemukan indikasi pungli, pemerasan dan juga pengancaman sesuai dengan UU. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *