Categories NasionalSatyagraha

WEDAKARNA TINDAKLANJUTI PENGADUAN ORTU TERKAIT DUGAAN PUNGUTAN LIAR DI SMP NEGERI 2 DENPASAR

MARHAENIS – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Di SMP Negeri 2 Denpasar dan SMA 1 Abiansemal

SENATOR HADIRI GRADUATION SISWA DI SMAN 1 ABIANSEMAL BADUNG

Selaku pengawas UU, DPD RI meminta kepada seluruh stakeholder sekolah negeri baik tingkat SD, SMP, SMA/SMK di Provinsi Bali, untuk tidak bermain main dengan hukum termasuk dengan adanya laporan masyarakat banyaknya jenis program disekolah negeri yang berpotensi pidana, saah satunya yang terjadi di SMP Negeri 2 Denpasar. Hal ini lah yang menyebabkan Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III hadir disekolah yang terletak di Jl. Gunung Agung Denpasar ini, didampingi oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Dalam pertemuan terbatas tersebut, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) menyampaikan bahwa kantor DPD RI Bali mendapatkan sejumlah informasi yang konon meresahkan orang tua siswa, yakni munculnya berbagai program program yang dianggap memberatkan siswa, diantaranya Program Study Tour, program kerjasama kursus bahasa Inggris dengan pihak luar namun menggunakan tempat les disekolah, pengadaan bazar untuk seragam olah raga, dugaan oknum guru mengadakan kursus tertentu yang memberatkan siswa. “Saya hadir disekolah untuk meminta informasi langsung terkait dengan hal ini, karena kita tahu bersama, peraturan yang ada sangat membatasi gerak sekolah negeri terutama dalam hal anggaran. Kita paham, bahwa sekolah membutuhkan dana operasional, dana untuk kegiatan siswa, tapi harus dipahami juga bahwa ada aturan yang membatasi, terutama jika ada kebijakan sekolah yang memberatkan siswa dan orang tua. Dan tadi setelah diklarifikasi langsung kehadapan kepala sekolah disaksikan pejabat Dinas, ternyata sebagian program sebagaimana yang dilaporkan memang benar adanya, dan saya minta segera hentikan program program yang berpotensi pidana dan masuknya Saber Pungli. Saya nilai SMP Negeri 2 Denpasar ini terlalu kreatif dalam hal mencari sumber sumber dana, walau harus melabrak sejumlah aturan. Fungsi DPD memberikakn nasihat. Kalau ada sekolah negeri yang membandel, ya silahkan saja pihak aparat hukum memproses, termasuk Saber Pungli sesuai Peraturan Presiden. Yang penting tiang sudah mengingatkan saja. ”ungkap Gusti Wedakarna. Lainnya dalam kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Abiansemal Badung, Senator AWK juga menyoroti terkait dengan amburadulnya sistem penerimaan siswa baru di Badung pada tahun 2018, yng sampai sampaii sejumlah sekolah negeri harus menerima limpahan jumlah siswa yang luar biasa akibat intervensi eksekutif dan yudikatif, dan ia meminta agar hal itu tidak terjadi lagi di tahun 2019. “Tiang ingatkan, sistem zonasi adalah berdasarkan peraturan kementrian. Kalau memang harus dilaksanakan ya harus secara konsisten. Jangan sampai sistem zonasi itu merugikan seolah. Tahun lalu muncul rekomendasi dari provinsi yang melabrak aturan dan juga intervensi dari parlemen yang memaksa sekolah negeri harus menerima siswa diluar batas. Dan akibatnya, banyak sekolah swasta di Badung dirugikan. Kasian juga guru guru mengajar sampai sore, dan tentu kulitas kelas sore tidak sepenuhnya baik Saya kira sudah ada niatan baik dari Pemkab Badung untuk merubah itu semua. Saya dengar sudah ada sistem online, sudah ada bantuan Rp 16 Milyar untuk sekolah sekolah swasta di Badung dan silahkan bantu sekolah swasta sesuai dengan rekomendasi DPD RI dan harapan masyarakat. Konsistenlah dengan Jas Merah, jangan sesekali meninggalkan sejarah. Semoga dunia pendidikan dik Bali semakin baik dan tertata. “ungka Gusti Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta ( d/h ) Marhaen ini. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *