Categories BudayaHinduNasionalSatyagraha

KUNJUNGI TANAH PURA, WEDAKARNA MINTA BANGUN PADMASARI DAN ADAKAN PECARUAN

SATYAGRAHA – Senator Dr Arya Wedakarna bersama Drs. H Carwinda ( Pemkab Bekasi ), HM Athoillah Mursid ( Ketua FKUB Bekasi ), Putu Gede Astawa ( Ketua Pengadilan Negeri ), I Made Pande Cakra ( Ketua PHDI ) di Cikarang Bekasi

SENATOR GELAR RDP TERKAIT PENOLAKAN PURA DI BEKASI JABAR

Masalah penolakan rencana pembangunan Pura Hindu Dharma di Desa Sukaurip Kabupaten Bekasi Jawa Barat akhirnya sampai juga kemeja Senator DPD RI utusan Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendadatta Wedasteraputra Suyasa. Hadir langsung di Kabupaten Bekasi, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) bersama jajaran terkait dengan menghadirkan langsung Pimpinan Forkompinda Kab Bekasi, PHDI Kab. Bekasi, FKUB Kab. Bekasi, Kesbanglinmaspol, Camat, Kepala Desa dan aparat setempat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Cikarang, Senator AWK langsung meminta informai secara seimbang baik dari PHDI Kab. Bekasi selaku Panitia Pembangunan Pura, pihak Pemerintah dan juga pihak FKUB. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi, mengingat hingga saat ini di Kabupaten Bekasi memang tidak ada satupun pura untuk melayani sekitar 7000 umat Hindu sejak pemekaran dengan Bekasi. “Jika benar terjadi penolakan oleh warga terkait terkait pembangunan Pura di Bekasi, maka ini akan menjadi perseden buruk kehidupan Pancasila di Bekasi. Saya paham apa yang terjadi, dan seharusnya pemerintah baik di desa, kecamatan dan di kabupaten mengedepan fungsi sebagai pendamping, bukan hanya sekedar mengeksekusi ini layak atau tidak. Tadi dari pihak PHDI sudah menyampaikan dalam rapat bahwa pihak panitia sudah tuntas dengan syarat sebagaimana yang telah ditentukan menurut aturan perundang – undangan. Tapi sayang sekali, ketika mendengar penjelasan FKUB Kab. Bekasi justru saya menilai ada hal – hal yang tidak bersifat substansif yang disampaikan kehadapan saya sesuai hasil tim verifikasi data dan tim verifikasi lapangan. Tadi ada informasi tambahan diluar syarat misalnya tentang sosialisasi ke Karang Taruna, Pemuda Desa, Majelis Ulama Desa, termasuk teknik stempel,legalisir, luas tanah yang tidak sesuai dengan dokumen dan juga kop surat dipertanyakan. Bahkan tadi katanya ada beberapa warga pendukung pura yang mencabut dukungannya setelah berhadapan dengan tim. Artinya DPD menilai ada hal – hal yang diluar kewenangan FKUB yang sempat jadi pembahasan, dan saya sudah memberikan nasihat. Saya khawatir saja, jika hal yang sama diterapkan di Provinsi Bali misalnya, sudah dipastikan umat minoritas di Bali pasti akan kesulitan membangun tempat ibadah. Jadi saya ingin meredam masalah ini, agar tidak meluas. Disatu sisi umat Hindu Indonesia harus benar – benar belajar dari kasus Bekasi ini, agar terkesan tidak normatif sebagaimana jawaban pemerintah. Yang pasti saya minta Kesbanglinmaspol Bekasi agar bantu proses in karena Senayan memperhatikan hal ini. “ungkap Gusti Wedakarna. Usai mengadakan pertemuan di Kantor Bupati, Senator AWK juga langsung menuju ke lokasi bakal tanah Pura didaerah Sukaurip seluas lebih dari 1 hektar. “Saya sudah memberikan nasihat kepada pengurus PHDI dan tokoh umat yang sudah berkumpul disini. Prinsipnya proses perijinan Pura jalan terus dan saya gagas berdirinya Taman Pamujan Weda sebagai Pesraman Hindu Dharma sesuai Peraturan Menteri Agama 2014. Kedua program harus jalan, rencana pembangunan Pura wajib diteruskan, dan pembangunan Pesraman agar diselesaikan tahun ini juga. Saya akan keluarkan rekomendasi resmi sebagai anggota DPD RI. “ungkap Senator AWK yang juga Presiden The Hindu Center Of Indonesia. Sejumlah rekomendasi DPD RI yakni 1) DPD bersyukur dengan ketersediaan hibah lahan seluas 1 hektar dari 17 hektar yang tersedia 2) Optimis PHDI dapat memenuhi aturan perijinan sebagaimana syarat dari pemerintah 3) Segera dirikan Pesraman Hindu sebagai pusat pendidikan anak anak Hindu di Kab. Bekasi 4) Meminta kepada FKUB untuk ada digaris terdepan membantu memberikan rekomendasi pesetujuan pendirian pura 5) DPD meminta agar segera diadakan upacara adat Hindu yakni ngeruak, membangun Padmasari sebagai simbol pralingga, mecaru lan guru piduka dilokasi bakal tanah Pura dimaksud, mengingat secara niskala tanah tersebut harus disucikan. Saat ini hanya terdapat sanggah surya saja. 6) Jika umat Hindu dipersulit, DPD RI meminta agar komponen umat menyiapkan langkah hukum untuk menggugat pemerintah termasuk stakeholder terkait yang diduga mempersulit izin dengan bukti yang cukup. AWK mengingatkan membangun tempat ibadah adalah hak umat Hindu sesuai Pancasila dan UUD 1945. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *