Categories BudayaNasionalSatyagraha

SENATOR KOORDINASI TERKAIT HONOR GURU YANG BELUM CAIR, SAMPAI DASAR HUKUM PROGRAM “GRADUATION”

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Bertandang Ke Disdik Provinsi dan Disdik Kabupaten Badung mencari solusi masalah pendidikan SD,SMP,SMA/SMK ditahun ajaran 2019

KUNJUNGI DISDIK, AWASI PELAKSAAN PENERIMAAN SISWA BARU 2019

Sejumlah aspirasi dari masyarakat Bali terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) ditanggapi oleh Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III dengan mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan Kab. Badung. Dalam pertemuan serangkaian Kunker DPD RI ini, Senator Arya Wedakarna (AWK) meminta kepada pemerintah Provinsi yang menaungi SMA / SMK diseluruh Bali agar dapat menjalankan amanat Peraturan Menteri dengan baik dan konsisten, mengingat dari hasil evaluasi DPD RI Bali bahwa pada tahun 2018 sempat terjadi sejumlah intervensi dari pejabat pemerintah Bali dan juga anggota DPRD Bali terkait dengan kisruh PPDB, sebagaimana terjadi di Badung Utara dan Badung Selatan. “Pemerintah harus mengedukasi masyarakat bahwa tidak semua siswa layak diterima disekolah negeri. Kasus tahun lalu kita kecewa karena ada sejumlah sekolah terpaksa harus menambah kelas hingga sore hari akibat desakan masyarakat yang begitu keras. Akibatnya peraturan pura dilanggar, dan intervensi tokoh politik lokal mendominasi. Dari kejadian tahun lalu, yang dirugikan adalah siswa yang sekolah sore, guru yang lelah mengajar tanpa kenaikan tunjangan berarti, termasuk eksistensi sekolah swasta yang terancam bangkrut. Jadi keberpihakan pemerintah Provinsi terhadap SMA/SMK swasta di Bali dan juga pemerintah Kabupaten / kota terhadap SD, SMP swasta harus ditunjukkan dengan adil. Masalah disiplin terkait dengan zonasi sekolah dan PPDB adalah mutlak dan pemimpin di Bali harus berani tidak populer demi membela aturan dan perundang – undangan.”ungkap Gusti Wedakarna. Iapun menerima laporan bahwa banyak warga krama asli Bali khususnya perantauan yang merasa dipersulit dalam proses pencarian sekolah. “Saya sudah mendapat penjelasan dari Dinas tentang solusi bagi krama Bali diperantauan yang merasa dipersulit terkait dengan aturan ini. Kata dinas, solusi bahwa bagi warga parantau yang sudah berdomisili 6 bulan lebih, bisa meminta keterangan domisili pada Desa / Lingkungan itu menjadi syarat untuk pendaftaran. Dan saya kira itu bagus, sekarang tinggal eksekusi saja. Dan kita percaya karena sistem sudah online dan menggunakan teknologi google map, maka semua dharapkakn transparan. Dan semoga tidak ada oknum yang bermain. “ungkap Gusti Wedakarna. Selain masalah PPDB, Senator AWK pun berharap agar ditahun 2020, sejumlah hal diperbaiki dalam sistem pendidikan di Bali, diantaranya tentang adanya penggunaan istilah “wisuda” dan “graduation” pada peserta kelulusan SMP/SMA/SMK “Saya mendapat banyak keluhan dari orang tua siswa yang merasa tidak mampu membiayai kebutuhan siswa miskin untuk acara Graduation. Dari sidak kesejumlah sekolah, saya menemukan fakta ada sekolah yang memfasilitasi “graduation” dan ada sekolah yang tidak memfasilitasi. Jika difasilitasi pasti ada dugaan pungli karena ada pemasukan tambahan, dan ini perlu diperhatikan. Dan ternyata setelah ditanya tidak ada payung hukum terkait dengan kegiatan itu. Saya rasa, demi membela kaum marhaen, saya harus ada pedoman tegas bahwa kedepan kelulusan sekolah itu dilakukan dengan sederhana, dengan pakaian adat seadanya dan cukup upacara berbau budaya. Saya lihat ada sekolah dikampung, tapi siswanya wajib memakai jas dan juga kebaya mahal, kasian bagi yang tidak mampu. Sikap hedonis ini tidak perlul dipelihara, karena di Bali sedang sulit keuangan. “ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini. Sejumlah hal yang dibahas oleh Senator AWK dengan Disdik Provinsi dan Disdik Badung diantaranya 1) Terkait honor guru provinsi yang belum cair hingga April / Mei 2019 yang ternyata karena ada kendala teknis pasca perubahan UU Otda 2) Terkait sejumlah gedung SMA/SMK di Bali yang banyak rusak dan perlu segera diperbaikii khususnya di Kab. Jembrana dan Kab. Karangasem 3) Rencana pendirian SMA 2 Kuta Selatan, SMA 2 Abiansemal Dan SMK N 1 Kubu 4) Rekomendasi DPD agar segera dibangun SMA satu atap didaerah Bunutan Karangasem, walau harus menunggu dibangunnya SMP oleh Pemkab 5) Mencari Solusi bagi guru OJTM yang terancam tidak mendapatkan honor pada Juni – Juli karena tidak ada tatap muka dengan siswa 6)) Meminta Pemprov menganggarkan dana bantuan untuk SMA/SMK Swasta di Bali secara rutin. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *