Categories BudayaNasionalSatyagraha

REKOMENDASIKAN JOKOWI GANTI MENTERI DAN DIRJEN KARENA TAK BECUS TANGANI WBD

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Di WBD Jatiluwih Penebel Tabanan

SENATOR RI INSPEKSI LOKASI “HELIPAD” KONTROVERSI DI JATI LUWIH

Utusan rakyat Bali di Senayan, Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III akhirnya bersikap terkait dengan kontroversi isu pembangunan landasan helikopter ( helipad ) yang dikawasan Warisan Budaya Dunia ( WBD ) Jati Luwih Tabanan. Dengan hadir dan inspeksi secara langsung, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) disambut oleh Dinas Kebudayaan Kab Tabanna, Perbekel Desa Jatiluwih, Ketua Badan Pengelola serta sejumlah pihak terkait. Dalam kunjungan singkat di Jatiluwih, Senator AWK telah mendapatkan penjelasan bahwa “helipad” dimaksud bukan sebagaimana yang telah viral dimedia massa, tapi tidak lebih dari gundukan tanah tidak produktif yang memiliki diameter hanya 10 meter persegi, dan jikalau disebut helipad sudah pasti tidak memenuhi syarat internasional karena masih sangat sederhana. “Saya kira para tokoh di Bali yang selama ini kurang agak paham, agar berkunjung ke Jatiluwih. Isu helipad ini sudah sangat merepotkan semua pihak, sampai Kementrian pun memonitor dan juga masuk ke DPD RI di Senayan. Setelah saya hadir langsung, saya sama sekali tidak melihat apa yang dituduhkan, justru gundukan tanah ini ditata dan menjadi center point dari objek wisata Jati Luwih. Ini setitik dari luas 17.000 hektar lahan sebagaimana ditetapkan oleh UNESCO terkait WBD Subak. Dan tidak hanya itu, saya melihat penataan yang ada dengan jalan setapak, gardening dan pemasangan sejumlah sign board justru membuat kawasan semakin rapi, saya setuju WBD harus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar, walau pelestarian lahan produktif adalah mutlak sebagaimana harapan UNESCO “ungkap Senator AWK. Iapun merasa tidak setuju dengan pendapat sejumlah kalangan bahwa status UNESCO di Jatiluwih dicabut oleh lembaga dunia itu, dengan alasan pemerintah dianggap tidak becus menangani Jati Luwih. “Saya kira pemerintah pusat dan juga daerah sama sama tidak responsif ya. Pemerintah Tabanan agak kurang cepat mendesak mendorong terbitnya payung hukum akan tata kelola WBD yang menjadi domain dari Kemendikbud. Harusnya Pemkab dengan cepat melobby agar aturan WBD Jati Luwih teralisasi, katanya pemerintahan satu jalur, tapi kok lambat ya ? Ini status UNESCO didapat sejak 2012, tapi periode Jokowi dari 2014-2019 Kemendikbud dan Dirjen Kebudayaan kok tidak juga mengeluarkan kebijakan itu ya ? padahal dari pandangan DPD, payung hukum yang ada tidak sampai merubah UU, cukup dengan Peraturan Pemerintah, Keptusan Presiden atau malah Peraturan setingkat Menteri karena bersifat teknis. Kasian kan nama Presiden Jokowi yang dianggap lamban menangani WBD Jati Luwih. Secara politik, ya saya rekomendasi Presiden RI ganti Menteri dan Dirjen terkait karena tidak becus urus Bali, ya minimal jangan pilih mereka diperiode berikutnya. Enough ! “ungkap Senator AWK. Iapun juga meminta kepada Pemkab Tabanan untuk serius menangani hal ini, jangan sampai menjadi nama buruk bagi pemerintahan satu jalur dihadapan masyarakat. “Saya harus mendorong agar status Jati Luwih menjadi Kawasan Strategis Nasional ( KSN ) adalah pekerjaan yang tidak perlu sulit. Ini harus ada inisiatif dari Pemkab Tabanan yang pro aktif dan jika sampai ditingkatan birokrasi masih mandeg di Kemendikbud, kan bisa pakai jalur partai politik ya, apalagi sesama jalur akan lebih mudah. Ini kebangetan saja, sudah 5 tahun periode Jokowi dan masa Jabatan Bupati Tabanan akan habis ditahun 2020, tapi belum tuntas. Semoga Gubernur bisa mempercepat hal ini, dan kami di DPD RI tentu akan mengawal terus diraker dengan Kabinet di Senayan. Intinya sinergi. “ungkap Gusti Wedakarna. Sejumlah rekomendasi Senator AWK yakni 1) Kasus Helipad sudah dianggap selesai karena dinilai tidak ada pelanggaran dan hanya miss komunikasi. Dalam keadaan darurat dan bencana, center poin dimaksud bisa digunakan sebagai pusat evakuasi medic udara 2) DPD meminta agar kawasan produktif diseluruh kawasan dilarang untuk dialihfungsikan. 3) DPD mendukung keberadaan Badan Pengelola dengan catatan transparansi kinerja dan keuangan agar terhindar dari kasus hukum. Ticket Online bisa menjadi solusi untuk menghindari kebocoran 4) DPD mendukung pembangunan kantor Badan Pengelola diatas lahan pemkab segera ditahun 2019 5) Perlu ada solusi lahan parkir dengan kapasitas besar 6) DPD meminta pusat segera memasukkan status Jati Luwih ke KSN dan membuatkan payung hukum terkait penyerahan kelola ke Pemkab T abanan/ ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *