Categories HinduSatyagraha

MINTA KRAMA ADAT MULAI ATUR PENDUDUK NON-HINDU LEWAT ATURAN “PALEMAHAN”

SATYAGRAHA –  Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Sosialisasi Piagam Tantular Di Desa Adat Tembok Tejakula Buleleng

WEDAKARNA KUNJUNGI DESA PERBATASAN DIUJUNG TIMUR BULELENG

Pasca tragedi Bom simpatisan Islamic State ( ISIS ) di Kampung Melayu Jakarta serta maraknya gerakan radikalisme di Indonesia yang membawa nama agama mayoritas tertentu, akan menuntut kaum minoritas di Indonesia untuk semakin menuntut toleransi dua arah. Apalagi maraknya sejumlah kasus intoleransi di Bali yang terjadi akhir – akhir ini membuat krama adat di Bali terkaget – kaget dengan karakter kebangsaan yang dilakukan oleh warga Bali khususnya krama pendatang dan krama tamiu non-Hindu. Maka dari itu, Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III turun ke Desa Tembok di Kecamatan Tejakula Buleleng, desa yang paling terletak diujung timur Buleleng yang berbatasan dengan Karangasem. Dan harapan agar Desa Adat di Bali tidak terlena dengan keberadaan pendatang, diingatkan oleh Dr. Arya Wedakarna ( AWK ). “ Krama Bali terutama anak – anak Sekaa Teruna ( STT ) di Bali harus selalu diceritakan bahwa Bali punya sejarah kelam di tahun 2002 dan 2005 dengan ada tragedi Bom Bali I dan II. Bom Bali ini terjadi karena faktor agama. Bali yang tidak punya salah dibom oleh kaum sontoloyo. Begitu juga sederet kasus intoleransi oleh kaum pendatang di Bali seperti kejadian Pelecehan Nyepi di Bedugul, pelecehan Tari Bali di Desa Loloan dan Desa Meliling, adanya isu Desa Syariah, kasus pelecehan Pecalang oleh FPI, kasus keributan kuburan pendatang dipekarangan rumah sendiri di Ujung Karangasem dan baru – baru ini pemukulan Pecalang oleh oknum krama dauh tukad saat Nyepi 2017 di Denpasar itu semua kita jadikan pelajaran bahwa toleransi dua arah adalah mutlak. Dan kita harap kedepan ada ketegasan dari Desa Adat Bali terkait dengan sikap selektif terhadap pendatang dan juga pengaturan pendatang lewat peraturan adat di Palemahan. Jika kasus – kasus terjadi secara sporadic di 1488 Desa Adat Se-Bali, maka energinya akan habis. Perlu ada konsep Bali Mawacara semacam Hukum Adat di Aceh, Hukum Adat di Papua dan Keistimewaan di Yogyakarta. Kita bisa belajar di Provinsi – Provinsi itu. “ungkap Gusti Wedakarna. Khusus terkait dengan Desa Tembok, pihaknya menerima aspirasi dari warga desa bernama I Kadek Widantara yang menyatakan adanya kekhawatiran terkait komposisi jumlah pendatang di Desa Tembok, yang juga jalur utama Pantai Utara Bali, dan berharap Dr. Wedakarna mengingatkan prajuru adat dan pemerintah Desa. “ Kebetulan saudara yang menyalurkan aspirasi ada dirapat ini, dan saya sudah sampaikan sejumlah pandangan. Saat ini sudah banyak kepala – kepala desa di Bali yang sudah memahami pentingnya menjaga palemahan Bali. Dan syukurlah militansi pemimpin desa yang muda – muda sudah mulai militan terhadap budaya Bali, tapi pesan saya harus dalam konteks NKRI namun menghormati prinsip kebudayaan dimana bumi dipijak disana langit dijunjung. “ ungkap Gusti Wedakarna. Iapun menegaskan bahwa Desa Adat di Bali harus tetap menanamkan jiwa kewaspadaan terhadap musuh Pancasila. “ Mari kita dukung negara dalam memberantas Hizbut Tahrir, menangani kasus pimpinan Front Pembela Islam ( FPI ) dan kini memerangi Islamic State. Saya minta waspada karena radikalisme agama ini sudah muncul dalam jubah ekonomi, jubah budaya, jubah politik dan jubah ormas. Desa adat di Bali adalah benteng terakhir agama Hindu. “ ungkap Gusti Wedakarna (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *