Categories Satyagraha

WEDAKARNA PRIHATIN SOPIR TAXI PRIBUMI KIAN TERGUSUR DENGAN SOPIR PENDATANG

SATYAGRAHA –  Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Tiba di DPRD Bali Disambut Pengurus Alstar B 

DPD RI BALI DUKUNG PERESMIAN ALIANSI SOPIR TRANSPOR BALI

Senator RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menghadiri acara peresmian dan deklarasi wadah Aliansi Sopir Transpor Bali ( Alstar B ) di Wantilan Gedung DPRD Bali. Dalam kegiatan yang digagas oleh komunitas sopir transpor Bali ini, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) didaulat untuk menyampaikan pidato menjelang seremonial berlangsung. Dukungan atas eksistensi organisasi Alstar B disampaikan oleh Senator Wedakarna sembari mengingatkan pemerintah Bali agar konsisten membela nasib kaum marhaen khususnya para sopir taxi pribumi. “ Saya paham dan garis bawahi jika masalah transportasi ini bukanlah sekedar menolak keberadaan transportasi online semata atau persaingan tidak sehat antar online dan konvensional, tapi ini lebih kepada rasa keadilan para sopir transpor. Kita paham bahwa suatu saat seluruh moda transportasi didunia ini akan mengarah pada online, pada digital dan para aplikasi, tapi ketika ada pihak yang melanggar aturan disaat aturan pusat belum jelas, disaat mereka tidak punya izin dan disaat mereka dalam proses mengurus izin dan pemerintah hanya diam, maka jelas pemerintah memiliki kesalahan. Aturan yang sudah dikeluarkan, termasuk rekomendasi oleh DPRD Bali pun seharusnya ditindaklanjuti dengan seksama oleh pemerintah Bali. Ibaratnya lemah ditingkatan eksekusi. Pemerintah Bali memiliki Dinas Perhubungan, Dinas Infomasi Komunikasi, Satpol PP, belum lagi dengan dukungan alat negara seperti Polri, ya seharusnya bisa tuntas. Disini saya rasakan kepekaan pemerintah sangat kurang. Dan sekarang, terjadi pertentangan sampai pertentangan fisik dilapangan, termasuk tempo hari masalah perdebatan antara taxi online dan sopir konvensional di Airport. Rakyat Bali khususnya pribumi tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik Gubernur, Bupati dan Walikota di Bali ini. Saya sangat menyangkan dan kecewa. “ungkap Gusti Wedakarna. Iapun lantas memberikan contoh lain, bahwa secara tidak langsung pemerintah telah mengadu domba dan melakukan tindakan pembiaran akibat tidak tegasnya menegakkan aturan. “Coba lihat sekarang, rakyat berevolusi sendiri. Masih syukur ada desa adat yang membentengi sopir asli Bali dengan melarang taxi online beroperasi disejumlah tempat wisata. Tapi ini kan tidak sehat ya ? Sangat riskan dengan pelanggaran dan gesekan fisik. Ibaratnya pemerintah tinggal angkat telepon ke Menteri agar beres urusan regulasi, pemerintah tinggal rekomendasikan pemutusan jaringan online diwilayah Bali, pemerintah tinggal tertibkan dilapangan lewat Dishub atau Pol PP, kan beres saja. Anggaran ada, wewenang ada namun yang tidak ada hanyalah keberanian atau memang pemerintah malas mengurusi hal – hal kecil begini. Saya kira wajar jika rakyat bergerak. Ini masalah tidak tuntas tuntas, padahal bisa tuntas sehari semalam jika niat. “ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan Alstar B, iapun memberikan dukungan agar organisasi ini menjadi organisasi resmi. “ Silahkan buat AD/ART, daftarkan di Notaris dan Kementerian Hukum HAM sebagai perkumpulan resmi, daftarkan ke Kesbanglinmas agar mudah dibina dan dapat anggaran. Nanti saya keluarkan rekomendasi resmi dari DPD RI Bali agar banyak pihak membantu. Saya mohon maklum, bahwa kewenangan kami sebagai parlemen sangat terbatas, tapi yakinlah saya ada terdepan di garis perjuangan sopir di Bali. Kita tidak melarang konvensional atau online, tapi aturan harus ditegakkan. Hanya yang berizin yang boleh beroperasi dan kawan – kawan Bali ini kan orang yang sangat disiplin dalam hal urusan izin, beda dengan semeton dauh tukad yang bukan permanen di Bali. “pungkas Gusti Wedakarna. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *