Categories NasionalSatyagraha

DPD RI SIAP PANGGIL DINAS PENDIDIKAN JIKA DITEMUKAN KISRUH DAN PUNGLI

SATYAGRAHA –  Senator DPD RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Hadir Di Pelepasan TK Widya Shanti Di Tampaksiring Bersama I Dewa Ketut Oka, S.Pd ( Ketua Yayasan TK Widya Shanti ) Dan Ketut Kertayasa ( Kepala Sekolah )

RAKYAT MESADU KE WEDAKARNA TERKAIT PENERIMAAN SISWA BARU ( PPDB )

Kantor DPD RI Provinsi Bali khususnya yang Komite III Bidang Pendidikan yang dinahkodai Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menerima pengaduan dari komponen masyarakat terkait dengan kisruh penerimaan siswa baru ( PPDB ) disejumlah Kabupaten / Kota di Bali. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan baru baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Hal ini telah menjadi perhatian DPD RI Bali khususnya Dr. Arya Wedakarna yang secara intens menerima informasi dan data dari masyarakat mengadu ke gedung dewan. Demikian diungkap oleh Senator Wedakarna di Gedung DPD RI Bali. “ Saya sudah menerima masukan disejumlah daerah di Bali, yang paling menonjol memang Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kita sedang inventaris masalahnya, dan sebelum liburan panjang kemarin, Staf Ahli DPD RI Bali B65 sudah koordinasi ke Disdik dan sejumlah sekolah yang dianggap bermasalah. Juga masih ada ketidakmengertian diantara masyarakat terkait dengan syarat harus memiliki KTP asli kabupaten jika ingin mendapatkan sekolah termasuk juga adanya zonasi dan kuota. Ini semakin menjadi sengkarut karena sosialisasi kurang. Jangankan rakyat, beberapa pimpinan sekolah dan panitia penerimaan siswa baru juga masih kebingungan. DPD berharap agar diselesaikan segera. “ungkap Arya Wedakarna ( AWK ). Namun disatu sisi iapun meminta pengertian masyarakat luas bahwa perbaikan sistem untuk merapikan sistem penerimaan siswa baru adalah wajar, dan ia meminta agar masyarakat yang anak didiknya tidak bisa ditampung disekolah negeri juga untuk maklum dan diharapkan keluarga memiliki plan B. “ Rakyat harus tahu bahwa ruang kelas di SMP dan SMA di Bali ini terbatas, dan demi kualitas pendidikan baik untuk guru dan murid maka memang harus ada pembatasan jumlah siswa. Disamping itu, sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan SMA / SMK sudah ada ditangan provinsi dan kita akui adaptasi aturan ini belum maksimal. Saya kira ini saatnya memberdayakan sekolah SD, SMP, SMA/SMK Swasta di Bali. Jadi masyarakat saya minta menjadikan sekolah Swasta sebagai alternatif jika ada siswa tidak diterima disekolah negeri. Sekolah Negeri bukan segalanya karena sudah disamakan dengan sekolah Swasta dengan Akreditasinya. “ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali ini. Iapun memberikan solusi bahwa kedepan pemerintah Kabupaten / Kota harus agresif membangun kembali sekolah sekolah negeri tambahan dan membantu subsisi sekolah swasta melalui mekanisme anggaran APBD. “ Solusinya ya harus membangun sekolah negeri. Kalau membangun sekolah negeri, akan membantu sarjana pendidikan yang  menganggur, membantu masyarakat dapat akses sekolah murah dan mengurai masalah. Saya minta di 2018 agar ajukan saja ke pusat, nanti DPD RI akan mengawal ke Menteri Pendidikan RI “ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan kisruh penerimaan siswa baru, pihak DPD RI Bali khususnya Komite III siap akan memanggil Dinas Pendidikan dan Sekolah yang bermasalah atas laporan masyarakat. “ Saya minta 1 Juli besok sudah aman. Bagi masyarakat yang tidak puas, silahkan catat nama pejabatnya dan ajukan ke DPD. Saya akan panggil, dan jika ada pungli, kita bisa proses pidana. Tinggal lapor ke DPD dan ajukan bukti.”ungkap Gusti Wedakarna. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *