Categories Satyagraha

WEDAKARNA LIBATKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERKAIT TANAH WARGA SWISS

SATYAGRAHA –  Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Peserta RDP di Kantor Desa Temukus Buleleng

SENGKETA TANAH KERAP RUGIKAN CITRA BALI DI INTERNASIONAL

Keberadaan DPD RI sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat bukan saja dimanfaatkan oleh warga Bali, tapi juga komunitas internasional. Salah satunya aspirasi yang disampaikan oleh Jean Claude Nicolas ( warga Swiss ) kepada Senator RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III  terkait dengan permasalahan tanah di Desa Temukus, Buleleng. Awalnya, Jean Claude Nicolas dan Ni Kadek Sukanami ( Istri ) menyampaikan aspirasi di Istana Mancawarna Tampaksiring, dan akhirnya ditindaklanjuti dengan RDP di Kantor Kepala Desa Temukus yang dihadiri unsur Camat, Perbekel, Bendesa Adat, Polsek, BPN, Majelis Pengawas Notaris, Ikatan Notaris dan pihak yang melapor. Dalam pertemuan tersebut, Senator Wedakarna berperan sebagai mediator dan secara adil memberikan para pihak untuk menyampaikan masalah dan tanggapan. “ Dalam hal ini, karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang baik oleh pejabat desa, dan juga dugaan kepada oknum notaris sebagaimana yang disampaikan pelapor, maka DPD RI Bali khususnya Komite III bidang Kesra melaksanakan fungsinya sebagai pengawas UU. Tentu dalam hal ini yang kita awasi adalah UU Desa, UU Notaris dan UU Agraria. Saya bisa involved karena sudah melibatkan unsur pejabat publik. Dan kita hari ini mendengar dari semua pihak. Pihak DPD harus mendapatkan informasi berimbang dan proporsional, tidak bisa hanya sepihak. “ ungkap Senator Wedakarna. Dan akhirnya, terkuaklah sejumlah masalah sebagaimana disampaikan oleh Jean Claude Nicolas yang melaporkan, baik keluhan terhadap pelayanan publik di desa, keluhan terkait pembangunan fasum diatas tanah desa adat yang dinilai tidak memenuhi estetika, penyampaian terhadap penjualan 18 are tanah milik warga Swiss yang dianggap tidak transparan serta keberadaan sertifikat tanah lainnya seluas 4 are yang masih ada dikantor notaris. Semua hal itu dibahas tuntas oleh Senator Wedakarna. “ Kasus – kasus seperti ini cukup banyak terjadi di Bali. Adanya ketidaktransparanan yang terjadi akibat jual beli tanah yang melibatkan orang asing. Syukurlah tadi hal – hal yang dianggap masalah sudah diklarifikasi, baik oleh Perbekel, oleh Notaris dan juga oleh Bendesa Adat. Dan saya tadi juga mendengar penjelasan Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris untuk pertimbangan hukum. Dan astungkara semua masalah sudah clear dan mengerucut. Sekarang tinggal penyelesaian ditingkat teknis manten. Prinsip DPD tidak masuk keranah private, tapi kami mengawasi pejabat publik yang terlibat. “ ungkap Gusti Wedakarna. Akhirnya permasalahan bisa dituntaskan dengan mediasi kekeluargaan dan Senator Wedakarna langsung memerintahkan Notaris Pande Putu Maya Arshanti untuk membantu proses penyerahan sertifikat tanah milik warga Swiss dengan prosedur sesuai UU. “ Usai rapat ini saya sudah minta Notaris memberi asistensi terkait tanah yang dimaksud. Termasuk menjelaskan dokumen yang diperlukan di Kedutaan Besar RI di Swiss. Saya kawal sampai tuntas dan saya minta notaris untuk berkomunikasi dengan baik. Terkait dengan dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik oleh oknum KM, Wedakarna mendukung langkah hukum ke Polri jika upaya kekeluargaan tidak tercapai. “ Saya sebagai putra Bali juga geregetan, bagaimana ada oknum orang Bali yang memanfaatkan orang asing di Bali. WNA ini walau dia turis dan expatriat mereka dilindungi UU di Indonesia. Jangan lagi ada upaya mempermainkan orang asing di Bali. Saya minta semua mulat sarira. “ungkap Gusti Wedakarna yang anggota BKSP DPD RI ini.  (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *