Categories Nasional

ARYA WEDAKARNA MINTA KEGIATAN MPLS TANPA “GOJLOK” DAN SELESAI SEBELUM SANDIKALA

SATYAGRAHA –  Senator RI  Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Sekda Pemprov Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng Saat Pembahasan Pandangan RUU Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

SENATOR RI DORONG RUU ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Komite III DPD RI Bidang Pendidikan utusan provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III  mengingatkan kepada pimpinan sekolah SD, SMP dan SMA/SMK di Bali untuk menjauhi unsur bisnis dalam kegiatan MPLS tahun ajaran baru 2017, hal ini mengingat ada masukan yang masuk ke DPD RI Bali bahwa sejumlah sekolah diduga melakukan kerjasama bisnis dengan produk tertentu guna mengeruk keuntungan bagi oknum sekolah, hal ini perlu ditegaskan karena hal itu termasuk melanggar aturan. Demikian ungkap Gusti Wedakarna menanggapi MPLS di Bali. “ Saya kira sudah banyak sekolah di Bali yang sudah  menerapkan sistem dengan baik sesuai aturan, tapi berdasarkan laporan  masih ada sekolah – sekolah yang memberatkan siswanya, dan ini tentu akan kita proses baik ke satgas pungli atau aparat hukum. Kita lihat pelanggarannya sejauh mana. Kalau sampai membebankan biaya yang tinggi, syarat yang sulit selama MPLS dan ada kekerasan fisik dilakukan oleh senior, maka bisa dilaporkan ke ranah hukum ( pidana ). Kita tunggu ada bukti dan tim DPD akan turun ke sekolah. Saya kira semua harus disiplin dengan aturan pemerintah pusat. Kita sudah bahas ditingkatan menteri terkait hal ini dalam rapat kerja.”ungkap Gusti Wedakarna. Iapun menyampaikan harapannya agar masyarakat secara pro aktif bisa melapor jika ditemukan sejumlah pelanggaran disekolah, khususnya bagaimana sekolah memperlakukan anak didik dengan manusiawi. “ Saya sudah tegaskan sejak beberapa tahun lalu, bahwa panitia MPLS adalah guru, bukan OSIS. Anggota OSIS hanyalah membantu. Tidak boleh ada anggota OSIS yang sampai merasa senior, kemudian membentak siswa, memberi tugas yang aneh – aneh dan ada yang menggojlok. Jika itu terjadi, saya minta agar orang tua melaporkan ke DPD RI, ini karena kami memiliki fungsi sebagai pengawas UU. Bukti itu bisa saja saksi ( lebih dari dua orang ), bukti foto dan rekaman. Ini perlu saya tegaskan agar para orang tua dirumah tidak was – was terhadap nyawa putra putri mereka. Termasuk sekolah harus steril menjelang Sandikala. “ungkap Arya Wedakarna ( AWK ). Iapun berjanji akan berkunjung ke MPLS dengan sistem sidak. Dalam sejarahnya, Senator Wedakarna merupakan pejabat negara yang sangat aktif memberikan masukan dan mengawal dunia pendidikan di Bali, salah satunya yang revolusioner adalah sikap Senator Wedakarna untuk melarang sekolah memberikan restu terhadap kegiatan Prom Nite bagi kalangan siswa SMA/ SMK yang baru lulus karena disinyalir banyaknya kegiatan asusila dan juga peredaran  narkoba serta miras dikalangan Siswa. “ 2017 ini dicatatan saya masih ada SMA/SMK khususnya di Badung dan Denpasar, Gianyar yang coba – coba mengadakan Prom Nite. Saya akan awasi hal itu dan sikap saya tegas, tidak boleh ada  tren budaya asing yang masuk kedalam sekolah. Jika itu terjadi, yang paling salah ya pimpinan sekolah. Saya minta semua sekolah fokus pada penguatan indetitas budaya Bali, menghilangkan budaya Hedon ( Hedonis ) dikalangan siswa, dan kurangi mental Guru menjadi panitia ini dan itu dengan memanfaatkan siswa sebagai objek. Baik untuk studi tour, prom nite, MPLS dll. Jadi guru adalah pengabdian dan pengabdian, tidak untuk menjadikan sekolah dan siswa sebagai ladang bisnis. Kita akan perkuat diregulasi diseluruh Indonesia. “ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Sekretaris APTISI ( Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia ) Bali ini. ( humas )

 

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *