Categories Satyagraha

SENATOR WEDAKARNA DORONG KEMENHUT SEGERA REALIASI MOU PEMKAB BANGLI DENGAN BKSDA DITAHUN INI

SATYAGRAHA –  Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Peserta RDP di Kantor Bupati Bangli

DPD RI B.65 GELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA PEMKAB BANGLI

Dalam rangka peningkatan pengembangan akses sarana wisata di sejumlah daerah di Bali salah satunya Kabupaten Bangli, Senator Komite III Bidang, Ekonomi, Pariwisata dan Kesra Dewan Perwakilan Dearah Republik Indonesia Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE(M.Tru), M.Si kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli guna membahas terkait tindak lanjut MOU Pengelolahan Kawasan Tama Wisata Alam Panelokan dan Gunung Batur Kintamani Bangli. Pada kesempatan tersebut, turut hadir diantaranya Ketut Catur (BKSDA Bali), I Nyoman Ardawa (Perwakilan BPN Bali), Abdul Muthalib (Dinas Kehutanan Prov. Bali), Ir. I.B. Gde Giri Putra (Sekda Kab. Bangli), Wayan Adnyana (Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kab Bangli), I Made Armana (Dinas PKP Kab. Bangli), I Wayan Suartana (Dinas PU Kab. Bangli), I Made Sudarya (Dinas Kehutanan Kab. Bangli), I Wayan Sentana (BPN Bangli), Sri Rahayu ( Dinas Pertanian Bangli), I Nyoman Udiana Mahardika (Bappeda Kab. Bangli). Dalam rapat tersebut Dr. Arya Wedakarna menyampaikan bahwa “ Saat ini Pengelolahan pada potensi objek-objek wisata daerah di Bali memang perlu dilakukan revitalisasi dan harus dikuatkan sebagai corong dan sentral dalam meningkatkan aset PAD seluruh kab/kota di Bali salah satunya Bangli. Saat ini Bangli memiliki beberapa kawasan-kawasan unggulan yang bisa bersaing dan tidak kalah dengan kawasan diberbagai daerah lainnya yang ada di Bali salah satunya Kintamani. Namun hal ini tentunya dapat terealisasi dengan baik apabila ada upaya perbaikan dan penataan pengelolahan yang baik dari  Pemerintah Daerah dan masyarakat sendiri.”Ungkapnya. Membahas lebih lanjut, terkait dengan tindaklanjut MOU antara Pemkab Bangli dengan BKSDA, melalui Ketut Catur, BKSDA menyampaikan bahwa terkait dengan MOU pihaknya sudah menyerahkan berkas-berkas terkait ke Dirjen KSDA Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI untuk diproses lebih lanjut oleh kementerian. Menanggapi hal tersebut Dr. Arya Wedakarna menyampaikan “ Bahwa tentunya DPD RI mendukung atas rencana kerjasama tersebut, namun perlu adanya intensitas untuk memfollow up sejauh mana tindaklanjut berkas-berkas tersebut agar segera terealisasi di 2017 ini. Dirinya juga mengatakan bahwa selain menunggu proses pemberkasan tersebut, tentunya antara Pemkab dengan BKSDA sudah menentukan rencana grand desain secara teknis dalam mengkelolah kawasan tersebut sehingga pasca turunnya MOU tersebut beberapa rencana program antara Pemkab dengan BKSDA dapat langsung berjalan.”Ungkapnya. Selain membahas terkait MOU antara BKSDA dengan Pemkab Bangli, agenda rapat tersebut juga melahirkan sejumlah pembahasan turunan diantaranya, Pembahasan terkait dengan penanggulangan pasca bencana desa songan oleh Pemkab dan BNPB, Pembahasan terkait pengelolahan program hutan sosial seluas + 2000 Ha oleh Dinas Kehutanan Provinsi, Pembahasan terkait penanggulangan Infrastruktur Jalan Nasional Singket, Panelokan, Batur, Ulun Danu dan Songan oleh Kementerian PUPR, Pembahasan terkait penataan zona wisata batur melalui pembentukan badan otorita serta Pembahasan terkait Pemberdayaan Pokdarwis Kab. Bangli Oleh Disparda Bali. Sebelum menutup rapat tersebut Dr. Arya Wedakarna menyampaikan beberapa rekomendasi untuk meminta agar seluruh lembaga-lembaga pemerintah terkait. “ Saya meminta kepada sejumlah kementerian yang berkepentingan baik Kementerian Sosial, Kementerian PUPR dan Kementerian Kehutanan agar mendukung dan merealisasi beberapa rencana program yang diajukan pemerintah Bangli.” Ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya akan membawa dan mengagendakan rapat lanjutan terkait Bangli dalam waktu dekat dibeberapa kementerian tersebut.” Pungkasnya.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *