Categories Satyagraha

WEDAKARNA MINTA PEMERINTAH DI BALI SEGERA BERESI STATUS ASET SEKOLAH

SATYAGRAHA –  Senator RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Di SD Negeri 2 Puhu Payangan Karangasem

DPD RI SIDAK SD 2 PUHU TERKAIT PENUTUPAN TIGA RUANG KELAS

Senator RI asal Bali Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengawali masa reses di tahun sidang Juli – Agustus 2017 ini dengan mengadakan inspeksi mendadak ke SD Negeri 2 Puhu di Payangan Gianyar. Sekolah ini menjadi sorotan akibat adanya sengketa kepemilikan tanah yang akhirnya memaksa tiga ruang kelas belajar digembok dan praktis tidak bisa dimanfaatkan oleh guru dan para siswa. Akibatnya, para siswa terpaksa belajar diluar sekolah dan diadakan pembagian dua shift sekolah yakni sekolah pagi dan siang. Terhadap hal ini, Senator Gusti Wedakarna menyatakan kekecewaanya pada semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Gianyar yang dianggap kurang cepat merespon masalah ini. “Saya kira ini masalah lama, masalah yang seharusnya selesai sejak dulu. Tapi karena tidak ada ketegasan dari pemkab, sekarang mencuat lagi. Kita hormati sikap pemilik lahan, dan hak warga. Tapi pemerintah sepatutnya menyelesaikan seluruh permasalahan dengan cepat. Wewenang ada, uang ada, SDM ada, lalu tunggu apa lagi ? Jalankan amanat rakyat dengan cepat. Seandainya kalau sejak dulu dikerjakan kan sudah beres ya. Sekarang saya merasa prihatin dengan para siswa yang harus sekolah pagi dan sore.  Ini bukan sekedar ganti gedung tapi sudah menyangkut masalah keamanan,  masalah keselamatan siswa dan yang penting bagaimana pemerintah bisa hadir ditengah masalah masyarakat. Saya prihatin bahwa di Bali masih ada kasus SD terpuruk seperti ini. “ungkap Gusti Wedakarna. Iapun meminta kepada pemegang kebijakan terkait dunia pendidikan untuk segera merapikan status asset milik daerah khususnya terkait dengan sekolah – sekolah baik TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. “Tempo hari ada pejabat BPN yang melaporkan kepada saya bahwa di Bali ini cukup banyak asset – asset provinsi dan kabupaten yang belum rapi. Khususnya kaitannya dengan dunia pendidikan. Sekarang banyak sekolah berdiri diatas lahan pemerintah yang berlokasi dikawasan mahal, kawasan strategis yang potensial secara ekonomi. Saya khawatir jika tidak ada penataan dan inventaris, maka kedepan banyak pihak berkepentingan menggusur sekolah – sekolah kita. Merapikan asset sangat penting dan jika ada yang bisa diserahkan pada daerah ya silahkan saja serahkan. Provinsi tidak rugi apapun. Begitu  juga Bupati Walikota agar rajin mengajukan dan mengurus tentang asset asset sekolah, termasuk juga kejelasan status lahan sekolah yang selama ini dipinjamkan oleh desa atau desa adat. Intinya jangan dibawah tangan, harus ada berita acara, harus disiplin manajerial pemerintahan dan harus ada itikad baik. Jika itu tidak dilakukan, maka kedepan masalah seperti sengketa tanah SD 2  Puhu ini akan terjadi lagi. Saya tidak mau anak – anak didik dikorbankan. “ungkap Gusti Wedakarna. Iapun menyarankan kedepan Biro Aset diseluruh Bali agar bekerja dengan maksimal sehingga asset milik pemerintah di Bali bisa diatur dan ditata dengan baik, apalagi yang sudah terdapat fasilitas umum ( fasum ). “Terkait masalah tanah SD 2 Puhu ini, saya minta Bupati Gianyar dan Dinas Pendidikan Kab. Gianyar untuk segera membereskan dengan cepat. Saya dapat informasi bahwa sudah ada itikad baik dari semua pihak untuk menyelesaikan. Proses nya masih panjang, dari pembongkaran 3 ruang / bangunan, pencarian lokasi baru, pengajuan anggaran pembangunan gedung baru sampai bisa digunakan. Saya minta agar segera dibereskan, saya kira DPD RI Bali cukup mengirimkan surat rekomendasi dan arahan, belum perlu saya mengadakan RDP di Kabupaten. Tapi jika ini molor terus, terpaksa kami akan menegur pemerintah dalam forum resmi. Sebagai pengawas UU, DPD RI berkepentingan agar tidak ada masalah lokal yang membuat nama Bali cemer dipusat. Saya monitor ini sampai tuntas “pungkas GUsti Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali ini. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *