Categories Satyagraha

WEDAKARNA BAHAS KOMPOSISI TENAGA KERJA LOKAL DAN KASUS TANAH DI PEMECUTAN

SATYAGRAHA –  Senator RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Memimpin Rapat RDP dengan Manajemen PLN Pusat di Kantor Pusat PLN di Ibukota Jakarta

SENATOR BALI GELAR RAPAT BERSAMA DIREKSI PLN DI KANTOR PUSAT

Senator RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III kembali menunjukkan keseriusannya terkait dengan aspirasi masyarakat Bali terkait dengan kinerja PLN. Itu terekam dalam rapat bersama Komite III Bidang Tenaga Kerja dan Kesra di Kantor PLN Pusat di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) menyampaikan keprihatinannya terkait dengan laporan adanya perekrutan 15 tenaga kerja PLN dikanor distribusi Bali yang setelah diperiksan 100% bukan merupakan putra daerah Bali alias pendatang dauh tukad. “Saya minta kepada PLN Pusat dan juga PLN di Bali agar memprioritaskan tenaga kerja lokal dimanapun PLN berdiri. Jika sampai perusahaan milik Negara macam PLN ini tidak mengakomodir hal ini, tentu akan menjadi preseden buruk bagi NKRI. Jika sudah seperti ini kan sudah mencederai perasaan masyarakat lokal, apalagi yang diterima adalan 100% non-Hindu. Walau masalahnya sudah cukup lama, tapi bagi saya selaku anggota DPD tentu harus minta penjelasan pada PLN.”ungkap Gusti Wedakarna dalam rapat tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Okto Rinaldi ( Manajemen Pusat PLN ), pihak DPD RI Bali memberikan sejumlah masukan bahwa kedepan, sosialisasi mengenai tenaga kerja permanen dan tenaga kerja ahli ( standar diploma dan sarjana ) harus digencarkan, dan jangan seolah – olah ada diskriminasi. “Saya amati bahwa selama ini perekrutan tenaga kerja PLN di Bali agak misterius alias tidak pernah diketahui secara luas oleh publik. Kalaupun ada kerjasama dengan Politeknik Negeri Bali sebagai strategic partner tapi tetap saja tidak mengena dan dikenal. Publikasi minim, branding juga kurang dan akibatnya muncul ketidakmengertian dari masyarakat. Sayang juga niat baik PLN untuk memajukan Indonesia harus tercederai gara gara soal komposisi pekerja yang dianggap SARA. Saya minta pimpinan PLN di Bali dan juga pejabat PLN di Bali agar dievaluasi, mereka seharusnya ditegur karena tidak pernah memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat. Kini lewat DPD RI Bali sebagai pegawas UU, saya gunakan kewenangan saya untuk mencari tahu terkait dengan hal ini. Saya minta adakan perubahan secepatnya di 2017 ini. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga President The Sukarno  Center ini. Terkait dengan permasalahan  tanah sengketa di Pemecutan sebagaimana pembahasan di Kantor DPD RI Bali beberapa waktu lalu, pihak Senator Wedakarna mempersilahkan agar kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan lewat jalur pengadilan jika mediasi tidak bisa berjalan. “Sebaai pejabat Negara saya berkepentingan melindungi asset republik. Tapi seyogyanya hal – hal kecil dilapangan jangan sampai mengganggu kinerja. Jika kedua belah pihak baik dari pihak keluarga dan pihak PLN sudah merasa cukup bukti, silahkan saja ajukan di pengadilan. Karena ini adalah solusi terbaik. Yang penting penyelesaian cepat tuntas dan jelas. Dalam hal ini saya berharap Pemkot Denpasar juga kooperatif dalam mengayomi masyarakatnya jika butuh bantuan bukti hukum administrasi. Saya minta segera selesaikan hal ini. “ungkap Gusti Wedakarna. Wedakarna juga rencananya akan memberikan masukan terkait program Pembangunan Instalasi Listrik BALI CROSSING yang menghubungkan Jawa – Bali namun ditentang oleh sejumlah tokoh dan organisasi Hindu karena diduga akan melintasi kawasan suci Pura Segara Rupek di Utara Bali terkait dengan radius kawasan suci. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *