Categories Budaya

SENATOR WEDAKARNA DORONG BADAN OTORITA PARIWISATA UBUD TANGANI MASALAH UBUD

NASIONALIS – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Wisnu Bawa Tenaya, Cok Ace, Cok Putra, Cok Ibah, Cok Nindia di Peliatan

DPD RI DAN UNIT KERJA PRESIDEN HADIR DI PURI PELIATAN UBUD

Sejarah heroik Puri Agung Peliatan Ubud sebagai pusat perjuangan merah putih kembali ditunjukan oleh warihnya. Hal ini terekam saat acara peresmian Patung Garuda Pancasila Terbesar yang digagas oleh Cokorda Nindia ( Penglingsir Puri Agung Peliatan ). Tampak hadir pejabat negara Senator DPD RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, Wisnu Bawa Tenaya ( Ketua Umum PHDI Pusat / Sekretaris Unit Kerja Presiden Ideologi Pancasila ), Kodam IX Udayana, Polda Bali, serta Pemkab Gianyar. Tampak juga Cok Putra ( Penglingsir Puri Ubud ),  Cok Ibah ( DPRD Bali ), Cok Ace ( Ketua PHRI Bali ). Ditemui usai acara, Senator Arya Wedakarna menyatakan apresiasinya terhadap peresmian Patung Burung Garuda Pancasila yang digagas oleh Puri Peliatan Ubud sembari mengingatkan bahwa ideologi Pancasila adalah harga mati. “Ubud itu Obat ( Ubad ), dari zaman kerajaan sampai zaman Bung Karno Ubud itu berperan untuk bangsa. Munculnya industri pariwisata pertama kali itu di Ubud, munculnya Parisadha Hindu ya dari Ubud, munculnya seni klasik dan seni kontemporer yang mendunia jauh sebelum Indonesia Merdeka ya dari Ubud. Jadi menjadi Ubud sama dengan menjaga Indonesia. Terimakasih Puri Peliatan telah terus membuat sejarah sejarah baru. “ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan banyaknya masalah pembangunan Pariwisata Ubud terutama masalah infrastruktur, masalah kemacetan, masalah parkir, Gusti Wedakarna menyatakan dirinya cukup malu dengan keberadaan Ubud saat ini, mengingat pembangunan Ubud kini justru sporadis ditingkatan Desa, bukan kewilayahan. “ Saat rapat di Ubud saya sudah pernah lontarkan ide agar dibentuk Badan Otorita Pengembangan Kawasan Ubud. Artinya Ubud itu harus diatur ditingkat kecamatan, bukan sendiri sendiri ditingkat desa atau desa adat. Dan saya dengar komponen di Ubud juga kurang bersatu. Mau contoh ? urusan pembangunan lahan parkir dan shuttle saja, antara satu desa dengan desa lain belum sepaham. Belum lagi urusan parkir kendaraan karyawan hotel, restoran, spa dijalur utama Ubud. Saya kira harus ada aturan yang tegas, dan saya setuju jika dibuat aturan setingkat kecamatan baik Perda atau Peraturan Kabupaten. Jika tidak ada landasan hukum ya sulit mengatur. Ego sektoral masih kental. “ungkap Gusti Wedakarna. Pihak DPD RI rencananya akan menggelar pertemuan khusus ditingkat Kabupaten dan Provinsi mendorong agar terbentuknya Badan Otorita Pembangunan Ubud sebagaimana ide dan gagasan Gusti Wedakarna. “ Kita lihat Kawasan Otorita Tanah Lot, Kawasan Pengelola Besakih, Kawasan Otorita Danu Bratan, semuanya berhasil. Kerjasama desa sangat baik, jadi Ubud ya harus meniru. Jika tidak dibenahi maka ubud akan ditinggal wisatawan. Review tentang Ubud diperbincangan Internasional sudah lampu kuning  terutama kemacetan dan polusi. Saya yang orang Jembrana saja peduli kok sama Ubud, kok yang di Gianyar kok malah kurang pro aktif. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga penasihat Asosiasi Duta Wisata Indonesia ( ADWINDO ) ini. Lainnya Gusti Wedakarna juga berharap melalui Badan Otorita Pembangunan Kawasan Ubud ini bisa menjadi contoh penataan wilayah Ubud dan juga konservasi lingkungan hidup mengingat kawasan Ubud adalah ikon pariwisata desa Internasional di Bali. “ Seharusnya masalah kesepakatan otorita di Ubud tidak perlu sampai Senator RI turun tangan, tidak perlu sampai tingkatan menteri. Cukup diselesaikan ditingkat kecamatan. Asal semua pihak menahan diri, sabar dan berpikiran positif pasti Ubud akan menemukan kembali ruhnya. Ubud harus menjadi destinasi wisata yang mahal, eksklusif dan tidak murahan. Sekarang Ubud kehilangan kelasnya, terlalu rancu dan  tidak ada blue print. Semoga saja kehadiran saya di Ubud ini mampu memacu jengah orang Ubud siapapun itu. Dan saatnya Pemkab Gianyar menunjukkan keberpihakannya pada Ubud. Stop politisasi Ubud sekarang juga, ini urusan perut rakyat  dan kebudayaan. Nanti saya rapatkan. “ungkap Gusti Wedakarna. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *