Categories HinduNasional

BAHAS PELECEHAN PECALANG SAAT NYEPI, HINGGA PERTANYAKAN HAK KARYAWAN HINDU DI PERUSAHAAN

SATYAGRAHA –  Senator DPD RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Mendengarkan Klarifikasi Dari Manajemen Mall Level XXI Di Kantor DPD RI Prov Bali.

APRESIASI NYEPI TANPA SELFIE DAN MINIM BALIHO ORMAS ANARKIS

Sejumlah kasus pelecehan hari raya di Bali termasuk hari raya Nyepi dibahas dalam rapat koordinasi anggota DPD RI utusan provinsi Bali yang dipimpin Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Salah satu yang menonjol adalah adanya dua kasus pemukulan pecalang di Denpasar. Dan keprihatinan mendalam disampaikan Senator Gusti Wedakarna menanggapi hal tersebut. “Tahun 2016 Bali dikecewakan dengan sejumlah kasus Nyepi di Bedugul dan adanya pelecehan lewat media sosial. Dan kini 2017 selain adanya pelecehan Pecalang oleh oknum pengurus front pembela agama, juga terjadi aksi yang lebih brutal lagi yakni pemukulan pecalang. Walau katanya sudah berdamai dan diselesaikan, tapi saya harap ini menjadi ajang untuk mulat sarira bagi krama adat di Bali, bahwa tidak semua mereka yang tinggal di Bali ini memiliki niat tulus menjaga budaya Bali. Ya hikmah dari dari kejadian ini  bahwa umat Hindu semakin kuat dan bersatu dalam menghadapi gerakan distoleransi yang anti Pancasila. Kedepan pendekatan hukum harus digunakan agar semua pihak yang mengganggu stabilitas Bali mendapatkan efek jera. “ungkap Gusti Wedakarna. Iapun melihat secara umum pelaksanaan hari raya Nyepi dan Galungan di Bali sudah berjalan dengan baik, walau masih banyak hal – hal yang harus diperbaiki termasuk minimnya foto selfie saat Nyepi di Medsos sesuai himbauan tokoh Hindu serta prestasi minimnya Baliho Ucapan Selamat Hari Raya yang kerap dipasang oleh ormas – ormas anarkis yang bisa mengotori wajah Bali. “Saya tetap berprinsip bahwa kita tidak bisa kita menyerahkan masalah  toleransi dilapangan tanpa pengawasan kepada masyarakat heterogen. Sikap toleransi itu harus disistemkan, dibuatkan aturan, dan rakyat harus dibina serta diarahkan.  Jika hanya menyerahkan pada komunitas maka tidak akan maksimal. Sebagai contoh bagi sebagian orang Bali,  pemukulan pecalang adalah bentuk pelecehan adat, apapun alasannya. Pecalang adalah wakil dari kedaulatan adat di Bali dan mereka orang terpilih yang sudah menjalani sumpah di Tri Khayangan Desa.  Dan selama ratusan tahun kehidupan pecalang di Bali tidak ada gangguan, kenapa baru di tahun 2017 ada pemukulan pecalang dilakukan ?  Perlu lebih diperhatikan Palemahan Desa Adat agar tidak jebol.  Disatu sisi saya juga sampaikan kekerasan secara fisik, termasuk yang dilakukan oleh pecalang pada oknum dauh tukad juga salah karena bertentangan dengan hukum positif, jadi solusi kedepan agar Desa Adat memberikan sanksi adat, sanksi kasepekang, sanksi dikeluarkan dari wilayah adat dan itu lebih berwibawa dan menimbulkan efek jera.  Tapi saya secara pribadi menyampaikan simpati pada pecalang Bali yang sudah kerja keras menjaga  Nyepi ini hingga Bali aman.  Tahun depan kita perketat lagi regulasinya dan peran tokoh adat sangat signifikan. “ungkap Gusti Wedakarna. Sehubungan dengan hal itu, pihak Gusti Wedakarna juga sempat memanggil manajemen Level XXI Mall terkait adanya laporan dari masyarakat tentang sejumlah masalah operasional terkait hari raya Hindu dan juga laporan lainnya tentang adanya minimarket berjaringan di Bali yang tidak memasang Penjor dan dicurigai memiliki komposisi tenaga kerja Hindu dan Non-Hindu yang tidak seimbang.  “Saya minta pengusaha di Bali hormati budaya Hindu dan juga hormati hak hak karyawan Hindu. Ini  tidak ada urusan mayoritas minoritas, ini adalah urusan rasa dan keadilan sosial Pancasila. Setiap masalah pasti ada solusi dan syukurlah sudah ada komitmen memperbaiki diri. Usaha – usaha ini bisa dikomunikasikan dengan baik untuk menghindari masalah SARA. ”ungkap Gusti Wedakarna yang juga Duta Besar Perdamaian UPF PBB (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *