Categories Nasional

BAHAS KASUS ROHINGYA, NOMENKLATUR “BUDDHA” HINGGA PENOLAKAN WIHARA DIBADUNG

NASIONALIS – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Tokoh Umat Buddha Se-Bali di Kementerian Agama Provinsi Bali

WEDAKARNA KUMPULKAN ORGANISASI BUDHA DI KEMENTERIAN AGAMA

Ribut – ribut masalah Rohingya beberapa waktu lalu akhirnya membuat Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III turun tangan khususnya bagaimana mengamankan Bali sebagai wilayah yang penuh perdamaian. Hal ini ditenggarai sudah mulainya aksi – aksi di Bali dalam menyikapi kasus Ronghinya yang dinilai mengkhawatirkan masyarakat adat Hindu sebagai mayoritas di Bali, harapannya agar masalah Rohingya tidak dipolitisasi menjadi isu SARA sebagaimana terjadi diluar Bali. Demikian terekam dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Senator DPD RI Bali Komite III Bidang Agama dengan komponen umat Buddha se-Bali dikantor Kementerian Agama RI. Tampak hadir unsur Walubi, Majelis Umat Budha, Pimpinan Wihara Se-Bali, Wanita Budhis serta tokoh umat Buddha Bali. “Ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan ini, yang saya namakan sebagai sikap Bali yakni bahwa kita sepakat urusan Rohingya adalah masalah domestik negara Burma ( Myanmar ). Kita harus menghormati kedaulatan Myanmar sebagaimana negara anggota ASEAN. Ibaratnya ini adalah masalah domestik yang sama saat Indonesia mengurusi pemberontak Aceh Merdeka, Papua Merdeka, Timor Leste, Tragedi Poso dan Tragedi Ambon akibat konflik SARA. Kita yakin, Myanmar akan mampu menyelesaikan dengan harapan tanpa kekerasan ( Ahimsa ). Juga kita dukung masalah ini selesai dalam kerangka Diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri RI. Yang paling penting, Bali menolak jika masalah ini dipolitisasi. “ ungkap Gusti Wedakarna. Selanjutnya DPD RI Bali akan mengirimkan sikap ini ke Perdana Menteri Myanmar termasuk Duta Besar Myanmar di Jakarta. Selain masalah Ronghingya, sejumlah hal dibahas terkait dengan tantangan dan masalah umat Buddha di Bali diantaranya terkait sejumlah status tanah dari warga Budha terkait tanah ayahan desa, evaluasi penolakan Wihara di Buleleng dan Badung, usulan pengajuan nomenklatur agama “Buddha” ( Bukan Budha ) dikolom KTP dan KK, sinergi DPD RI dengan komponen umat Buddha Bali, maraknya perpindahan umat Buddha melalui gerakan misionaris, serta dukungan atas pendirian sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA berbasis Buddha di Bali. “ Saya yakinkan pada semeton Buddha di Indonesia bahwa umat Buddha baik yang kebetulan beretnis Tionghoa dan yang pribumi, bahwa tidak benar jika ada tuduhan kelompok mayoritas  yang mengatakan umat Buddha adalah pendatang di Indonesia. Sebagaimana saat terjadi pembakaran Wihara di Tanjung Balai Medan dan masalah Patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen di Tuban Jawa Timur. Tidak benar itu. Budha memiliki sejarah Kerajaan Sriwijaya dan juga dulu Raja Bali Dalem Balingkang juga memiliki istri seorang Buddha yakni Kang Ching Wie. Juga jangan lupa dari 10 negara ASEAN, ada 6 negara ASEAN mayoritas umat Budha. Jadi percaya dirilah, umat Buddha tidak sendiri.”ungkap Gusti Wedakarna yang juga Duta Besar Perdamaian UPF – PBB ini. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *