Categories NasionalSatyagraha

WEDAKARNA MINTA PEMKAB/PEMKOT TIDAK PERSULIT IZIN PROYEK PUSAT DI BALI

SATYAGRAHA – Senator Bali, Dr. Arya Wedakarna, Senator NTT, Andri Garu, bersama Luhut Panjaitan ( Menko Maritim RI ) dan Ketut Sudikerta
( Wagub Bali )

SENATOR MINTA PUSAT JANGAN ABAIKAN BALI DALAM INFRASTRUKTUR

Ada hal yang menarik saat Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III hadir dalam acara Sand Breaking Benoa Tourism Port bersama Luhut Binsa Panjaitan ( Menko Kemaritiman RI ) di Benoa beberapa waktu lalu, bahwa sebagai wakil rakyat Bali di Senayan, pihaknya cukup sering mendapat laporan dari pusat bahwa banyak oknum pejabat di Bali yang kerap mempersulit hal – hal teknis terkait dengan program pemerintah pusat khususnya dalam hal infrastruktur. Beberapa kendala ini sempat menjadi perhatian dari Senator RI Dr. Arya Wedakarna mengingat sebagian dari program pusat masuk kemeja DPD RI di Senayan termasuk keluhan sejumlah pejabat pusat akan terjadinya praktek – praktek kotor dari beberapa pejabat di Bali. Kedepan ia berharap agar pejabat didaerah tidak mengganggu program pusat dengan hal – hal teknis seperti perizinan misalnya. “ Hampir tiga tahun saya duduk di DPD RI mewakili Bali, saya sering mendengar keluhan pejabat pusat bahwa ada oknum pemerintah di Bali yang coba – coba untuk mempersulit program pusat sehingga banyak proyek yang seharusnya tuntas cepat tapi tertunda. Ini yang harusnya segera diselesaikan. Jangan sampai warna partai berbeda dengan Jakarta, atau ada kepentingan pribadi, maka program kerakyatan jadi tertunda. Saya mengecam hal ini dan meminta kedepan aparat terkait bisa turun tangan. DPD RI sebagai lembaga tinggi negara memiliki kewenangan mengawasi pembangunan didaerah, apalagi pembangunan yang melibatkan APBN. Selain itu, tidak ada sesuatupun yang tidak terikat oleh aturan hukum dan UU. Ini yang harus menjadi instrospek diri bagi pejabat di Bali.” ungkap Gusti Wedakarna. Ia menyatakan bahwa kedepan Bali harus terus agresif mengajukan anggaran, mengajukan program pembangunan termasuk infrastruktur. “ Saat ini kita lihat Presiden sangat aktif membangun kereta api, jalan tol disejumlah pulau, pembangkit listrik, bendungan dan juga fasilitas bagi ekonomi rakyat termasuk jalan tol laut. Bali secara jujur belum begitu maksimal diperhatikan, tapi kita paham karena pemerintah pusat prioritas terhadap sejumlah daerah. Tapi bukan berarti Bali dilupakan, tugas saya tetap mengingatkan pusat agar jangan lupakan Bali. Disatu sisi, ketika kita meminta diperhatikan, Bali juga harus siap dengan pengajuan proyek. Makanya saya dukung ketika pemprov mengajukan program revitalisasi pelabuhan, pembangunan stadion olah raga, jalan toll kesejumlah kabupaten, termasuk pengadaan kereta api. Itu saya dukung dan memang harus begitu. Bali harus berani bersuara. Sama ketika saya membela Pemprov dalam urusan RS Mata Indra dan RS Bali Mandara. Kita fair saja. Yang bagus kita dukung semua demi masyarakat “ ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan Pelabuhan Benoa, ia masih memiliki harapan bahwa Pelabuhan di Bali harus berkelas Internasional. “ Sand Breaking Pelabuhan Kapal Pesiar ini kan hanya bagian kecil dari revitalisasi Benoa. Secara nyata keadaan benoa masih belum memuaskan. Hampir semua pelabuhan di Bali ini masih saya kategorikan pas pasan. Ini harus didukung. Syukurlah masalah izin yang sempat tersendat kemarin sudah dibereskan dengan sikap tegas dari Kementerian. Intinya  pelabuhan Benoa harus all out berlanjut, dan jika dipersulit oleh oknum pejabat di daerah, ya abaikan saja. Saya akan dukung penuh yang penting Bali dapat manfaat. “ ungkas Gusti Wedakarna yang bagian dari Komite III Bidang Kesejahteraan Rakyat.  (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *