Categories Nasional

ARYA WEDAKARNA DUKUNG PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI TERINDIKASI RADIKAL

NASIONALIS –Senator RI, Dr. Arya Wedakarna, Yudi Latief ( Kepala Unit Kerja Presiden), Jendral Polri Tito Karnavian (  Kapolri ), Lukman Hakim
( Menteri Agama RI ), Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif di Nusa Dua

SENATOR RI HADIRI DEKLARASI PT ANTI RADIKALISME DI NUSA DUA

Kasus pembaitan negara agama “Khilafah” yang terjadi disebuah PTN di Bogor Jawa Barat yang terjadi beberapa waktu lalu dinilai sebagai sebuah tindakan yang melawan Pancasila, mengingat Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta harusnya sevisi dengan 4 konsensus dasar Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan adanya aspirasi dari masyarakat agar pemerintah mencabut izin dari PT yang terindikasi radikal dan mengusung ide Negara Agama ( Khilafah ) direspon baik oleh Senator DPD RI asal Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, disela – sela menghadiri acara Deklarasi Perguruan Tinggi Anti Radikalisme di Nusa Dua. Selain Senator Wedakarna selaku pejabat negara, juga hadir Jenderal Polisi Tito Karnavian ( Kapolri ), Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin ( Menteri Agama RI ), Prof. Drs. H. Muhammad Nasir ( Menteri Ristek Dikti RI ), Yudi Latief (Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila), Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif (Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) serta sekitar 3.300 Perguruan Tinggi di Indonesia. “Sebenarnya sejak tahun 2011 saat saya menjadi Rektor di Bali saya sudah lantang bicara bahwa ada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia ini baik negeri dan swasta yang sudah dimasuki oleh paham radikal. Termasuk juga di Bali. Berbagai kasus itu sudah kerap saya bicarakan termasuk yang tempo hari kita tolak ide Wisata Syariah di Bali yang sempat dilontarkan oleh oknum pimpinan perguruan tinggi. Begitu juga, informasi bahwa ada beberapa kampus yang memiliki cabang Hizbut Tahrir ( HTI ) yang syukurlah sudah dibubarkan negara. Dan kini ditahun 2016 isu ini menjadi kian kencang karena mendapat momentum PILKADA Jakarta. Dan kini semua masyarakat paham, bahwa isu Radikalisme ini bukan sekedar ancaman Islamic State
( ISIS ) diranah perang ideologi, tapi sudah masuk keranah politik dan ranah pendidikan. Maka dari itu, saya senang jika Presiden Joko Widodo, Kapolri, Menteri Agama, Menristekdikti termasuk BNPT mengadakan acara ini di Bali, setidaknya menunjukkan bahwa Bali sangat anti terhadap gerakan Khilafah dan Bali setia mendukung NKRI dan Pancasila. Ini maknanya strategis sekali dan kewajiban 60 PTN dan PTS di Bali untuk memberi teladan pada 33 Provinsi lainnya. “ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Sekretaris APTISI Wilayah VIII Bali. Iapun melalui lembaga DPD RI menyampaikan ada sejumlah aspirasi dari Bali kepada Menteri Ristek Dikti RI terkait jika di Indonesia ada PT yang diindikasikan radikalisme. “Saya setuju jika ada usulan bahwa jika ada Rektor yang terindikasi mendukung radikalisme, maka rektor itu bisa dicopot dan dipidana serta yang paling berat tentu izin dari PT itu bisa dicabut. Semua kan bisa berdasarkan laporan masyarakat termasuk masyarakat adat, juga mahasiswa atau dosen yang merasa ada  gerakan radikalisme didalam kampus bisa dilaporkan baik ke aparat hukum, maupun kelembaga terkait. Prinsipnya Bali 100% harus bebas dari kaum radikalisme baik untuk PT dibawahan Kemerinstek Dikti maupun dibawah Kementerian Agama RI. Sesuai saja dengan arahan Menteri kemarin saat acara Deklarasi di Nusa Dua. Secara politik kita harus mendukung Presiden Joko Widodo dua periode agar radikalisme ini agar musnah di Indonesia. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta ( d/h Marhaen ) ini. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *