Categories Internasional

BERKAT WEDAKARNA, KALI PERTAMA USULAN BILATERAL INDONESIA LIBATKAN KRAMA

DIPLOMASI – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Konjen Australia Dr. Helena Studdert dan pejabat Provinsi di Kantor Gubernur

SENATOR RI GELAR “PUBLIC HEARING” DENGAN KONJEN AUSTRALIA

Sejarah baru diciptakan di Kantor Gubernur Bali yakni untuk pertama kali dalam catatan DPD RI Bali digelar pertemuan bilateral dalam format Public Hearing ( RDP ) yang melibatkan pejabat negara sekelas Senator DPD RI dan Diplomat Asing. Atas inisiatif Senator RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, digelar pertemuan bilateral pertama di Kantor  Gubernur Bali yakni Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ( IA CEPA ) dengan menghadirkan Dr. Helena Studdert ( Consulate General Australia ) yang dihadiri lebih dari 300 peserta dari berbagai unsur. Uniknya Gubernur Bali pun langsung mengutus dua orang pejabatnya untuk mendampingi Senator dan Konjen yakni I Dewa Eka Wijaya Wardana ( Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali ) dan Dr. Drs Ida Bagus Kade Subhiksu, MM ( Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan ). Tampak hadir pejabat dari Kabupaten / Kota se-Bali, organisasi dan asosiasi PHRI, BTB, GIPI, APINDO, Forum Rektor, Forum Revolusi Mental, Asosiasi Pengusaha Pribumi Bali, serta sejumlah tokoh ekonom Bali. Dalam presentasinya, Konjen Dr. Helena Studdert menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang dilakukan atas inisiatif Senator Arya Wedakarna, sehingga apa yang menjadi harapan kedua negara yakni Indonesia dan Australia untuk bersinergi dalam ekonomi bisa dimaksimalkan. Hal senada diungkapkan oleh Senator Arya Wedakarna bahwa keterlibatan usulan Provinsi Bali dalam kerangka IA – CEPA ini sangat strategis karena masukan ini harus segera diserahkan ke Presiden RI dan lintas sektoral seperti Kemenlu, Kemendag, Kemendikbud dan Kemenristik agar kepentingan Indonesia dan kepentingan Australia terjembatani. “Hubungan politik Indonesia itu kan bebas aktif, kita memiliki kemerdekaan untuk berkawan dengan negara apapun. Dan Australia ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Bali, ini dibuktikan ada 10.000 warga Australia yang tinggal dan berbisnis di Bali, selain itu ada 1 juta lebih turis Australia berlibur ke Bali setiap tahun. Begitu pula banyak sekali orang Indonesia khususnya warga Bali yang ada di Australia. Dan jangan lupa ditahun 2002 Bali dan Australia juga sangat berduka akibat aksi terorisme Bom Bali I dan II yang merenggut banyak korban dari kedua negara. Jadi pemerintah Indonesia harus memperhatikan masukan dari Bali dan ini yang kita akan usulkan dan semuanya tetap dalam frame atau kerangka Diplomasi. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga anggota dari Badan Kerjasama Parlemen ( BKSP ) yang menangani hubungan Parliament To Parliament Internasional ini. Iapun merasa bahwa keterlibatan publik dalam acara seperti ini adalah sebuah kebutuhan, bahwa rakyat juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya. “Selama ini daerah merasa kurang dilibatkan dalam urusan internasional dan kini saatnya hal itu berubah. Bali akan memulai tradisi ini. Nantinya semua hasil dari Public Hearing ini akan disampaikan kepada Presiden RI untuk menjadi pertimbangan sebelum penandatanganan kesepakatan Indonesia – Australia yang akan ditandatangani akhir tahun 2017 antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Saya senang ternyata masukan dari Publik dalam bidang pariwisata, tenaga kerja, pendidikan, pertanian, kesehatan dan perikanan sangat luar biasa. Ini bukti bahwa semeton Bali pintar pintar dan harus terus diberi ruang. “ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali ini. (humas).

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *