Categories BudayaNasional

ISU PECAHNYA PARTAI BESAR DI BALI AKAN MENGUNTUNGKAN INCUMBENT

Senator RI Arya Wedakarna bersama Ibu Sukmawati Sukarno ( Ketum DPP PNI Marhaenisme ) dan Paramita Rusadhy (Aktris Film Sukarno ) saat peringatan har Deepavali di Jakarta

ANALISIS POLITIK ARYA WEDAKARNA TERKAIT PILGUB BALI 2018 

Minggu ini, sesuai rencana sebuah partai besar di Bali akan mengumumkan Paket Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali yang akan bertarung untuk Pilgub 2018. Isu pecahnya partai besar pun muncul mengingat jauh sebelum proses politik penjaringan ini terjadi, publik pun paham bahwa partai besar ini disinyalir telah mengalami perpecahan internal, sehingga bisa diperkirakan bahwa sesungguhnya situasi ini justru akan menguntungkan bagi pihak incumbent yang akan ikut berlaga di Pilgub 2018 jika pandai mengelola konflik (conflict management). Anasilis akan mandeknya mesin partai besar ini, terutama menyikapi situasi perpecahan internal di partai tersebut disampaikan oleh Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, seorang politisi muda Bali yang sukses menjadi DPD RI Pemilu 2014 ini. “ Saya kira Pilgub 2018 adalah Pilgub yang secara hitung-hitungan politik lebih menguntungkan bagi pihak incumbent. Selain faktor kewenangan melekat sampai dengan masa cuti Kampanye 2018, pihak incumbent juga diuntungkan dengan pecahnya partai terbesar di Bali. Partai ini terpecah menjadi dua antara kubu pendukung dari ketua partai dan kubu pendukung asal bukan ketua partai. Disinilah akan muncul gerakan gerakan yang akan membuat kecewa salah satu pihak, bahkan pembelotan seperti yang terjadi saat Pilkada Badung  10 tahun yang lalu bisa terulang di Pilgub 2018. Apalagi ada sentimen Puri  non Puri dan politik Tri Wangsa yang sudah menjadi isu diranah politik 2018, dan ini akan memperberat jalan kemenangan dari partai partai besar ini. Intinya siapa pun yang diajukan dan direkomendasi oleh DPP mereka, pasti suara partai ini akan pecah. Minimal yang kecewa tidak bergerak alias diam”ungkap Gusti Wedakarna. Maka dari itu, ia pun memberikan pandangan bahwa harusnya incumbent yang akan maju ke Pilgub 2018 bisa memanfaatkan momentum ini, yakni dengan merangkul pihak pihak yang kecewa dari partai berlawanan. “ Dalam politik, ada fasum bahwa tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Dan ini akan terjadi di Bali. Loyalitas terhadap partai saat ini sudah lemah karena masyarakat akan lebih loyal pada figur, ketokohan dan sejarah. Sehingga ada baiknya yang merasa incumbent untuk segera merangkul pihak yang kecewa. Salurkan energi kekecewaan itu menjadi kekuatan untuk memukul balik. Dan caranya kan tidak perlu dipublikasikan alias gembar gembor, tidak usah ramai ramai dan seharusnya cenderung diam. Gerakkan bawah tanah ( underground ) untuk memenangkan calon pada hari – H lebih hebat dibandingkan hanya sekedar seremonial di DPC dan Pasang Spanduk Baliho di jalan. Saya sudah mencium gelagat itu, dan sebenarnya sangat disayangkan ya. Ibaratnya dalam level politik, Ketua DPC berhak menjadi Bupati / Walikota. Ketua DPD berhak menjadi Gubernur dan Ketua Umum DPP berhak menjadi Presiden. Seharusnya itu yang harus dihormati oleh kader partai bukan sebaliknya membuat manuver melawan ketua partai. “ungkap Gusti Wedakarna yang merupakan pemenang Pemilu 2014 dengan suara terbanyak DPD di Bali ini. Terlepas dari pecahnya kondisi internal partai besar itu, Wedakarna pun berpesan bahwa sudah sepatutnya kader kader partai apapun untuk tunduk dan loyal pada perintah partai. “ Partai itu adalah organisasi semi militer, harus tunduk pada garis komando ketum partai. Tidak ada sebenarnya potensi pengkhianatan jika ada kader yang setia pada ideologi. Tapi sayang di zaman sekarang sulit mencari kader yang setia pada ideologi, tidak seperti zaman PNI dulu di  zaman Bung Karno. Dulu orang parpol itu sangat setia pada sikap dan ideologi. Antara kata dan pemikiran selaras. Sekarang banyak kader partai yang kutu loncat, yang hanya memanfaatkan partai untuk kendaraan menuju kekuasaan. Disini rakyat berhak untuk menilai dan memberi hukuman saat pemilu. Partai partai besar harus tegas memperlakukan para bruntus atau pengkhianat partai. Ini penting karena partai adalah manifesto demokrasi. Dan Pilgub Bali 2018 akan mempertontonkan apakah ketua ketua partai di Bali ini mampu atau tidak mengurus anak buahnya. Jika tidak tegas ya siap kalah dipertarungan. “ungkap Wedakarna yang mantan Ketua DPD PNI Marhaenisme Provinsi Bali Periode 2007-2016 ini.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *