Categories BudayaHinduNasional

SENATOR WEDAKARNA MINTA DESA ADAT DAFTARKAN ASET SESUAI KEPUTUSAN MENTERI

SINERGI  –Senator RI, Dr. Arya Wedakarna Bersama Sofyan A Djalil ( Menteri Agraria Dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional / BPN )

DESA ADAT JADI SUBYEK HAK KEPEMILIKAN KOMUNAL ATAS TANAH

Salah satu perjuangan Provinsi Bali dalam mendapatkan hak atas tanah Desa Adat kembali berhasil dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni dengan terbitnya Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang  / Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Nomor : 276 / KEP – 19.2 / X / 2017 Tentang Penunjukan Desa Pekraman Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Kepemilikian Bersama ( Komunal Atas Tanah ). Apresiasi atas respon positif atas usulan Provinsi Bali ini disampaikan oleh Senator RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III disela sela masa sidang DPD RI November 2017 ini. Dengan adanya keputusan menteri ini, maka Desa Pekraman kini telah menjadi subyek Hak Kepemilikan Bersama ( Komunal ) atas tanah dan tentu hal ini merupakan keputusan revolusioner untuk mempertahankan kekayaan desa adat di Bali. “DPD RI sangat mendukung program dari Pemerintahan Tri Sakti Joko Widodo ini, khususnya Kementrian Agraria dan ATR yang telah mengabulkan aspirasi dari Provinsi Bali. Ini satu langkah besar agar tanah tanah di Bali khususnya yang merupakan duwe atau pelaba pura mendapat perlindungan diantaranya Pekarangan Desa ( PKD ), tanah Ayahan Desa (AYDS). Semoga setelah munculnya Keputusan Menteri ini, kedaulatan Desa Adat di Bali menjadi pasti.”pungkasi Dr. Gusti Wedakarna yang juga President The Hindu Center Of Indonesia ini. Mengutip pennjelasan BPN Prov Bali bahwa berdasarkan ketentuan Pasal II Ketentuan Konversi Undang – Undang No.5 Tahun 1960 ( UUPA ) telah dikonvesi menjadi HakMilik pada tanggal 24 September 1960 yang hingga 2017 belum dalat disertifikatkan menjadi Hak Milik atas nama Desa Pekraman karena Desa Pekraman belum ditetapkan untuk mempunyai tanah dengan status Hak Mili. Karena Desa Pekraman belum ditunjuk oleh Pemerintah sebagai subyek hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA jo. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum Badan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. “Sesuai dengan amanat Pasal 19 UUPA dengan ditunjuknya Desa Pekraman di Bali sebagai subyek hak milik atas tanah, maka tanah  tanah Pekarangan Desa dan Ayahan Desa maupun tanah tanah milik Desa Pekraman di Bali segera dapat disertifikatkan / didaftarkan. Ini kabar gembira bagi seluruh warga adat, ini adalah kemenangan diplomasi Bali. Saya apresiasi peran Pemerintah Bali, Kantor BPN Bali, Majelis Utama Desa Pekraman Bali, PHDI Bali.  Sekarang tinggal Prajuru Adat mendata dan menginventaris agar tidak ada yang tertinggal.”ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali ini. Pihak DPD RI Bali juga mendukung program PRONA Pemerintah Pusat yakni dengan target lebih dari 200 ribu bidang tanah di Bali yang harus selesai pada 2019, namun Bali sudah digadang gadang oleh Pemerintah Pusat agar tuntas pada 2018. “Mari kita dukung Presiden Joko Widodo, agar program untuk kaum Marhaen ini bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya Keputusan Menteri ini, berarti Pemerintah Pusat sudah membuktikan pro terhadap minoritas khususnya Desa Adat di Bali walau sebenarnya jika saja Pemerintah di Bali mau mendaftarkan Desa Adat sebagai jenis desa menurut UU No.6 Tahun 2014 makan urusan di Bali akan lebih mudah secara hukum dan tata administrasi negara. Sayang sekali waktu itu Bupati / Walikota bersama Desa Adat di Bali menolak, ini adalah  bagian dari revolusi yang belum selesai. Sekali lagi DPD RI memberikan apresiasi pada Menteri Agraria.”ungkap Gusti Wedakarna yang merupakan Senator Termuda usia 37 tahun dari Bali ini. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *