Categories BudayaSatyagraha

WEDAKARNA MINTA WARGA PENDAPATANG DAN TRANSPORTASI ONLINE HARGAI ATURAN ADAT

Mediasi – Senator RI Dr Arya Wedakarna Bersama Direktur Intelkam Polda Bali, Dishub Provinsi Bali, Camat Kuta Utara Saat RDP Di Kantor Camat Kuta Utara

SENATOR KLARIFIKASI MASALAH DI DESA DALUNG DAN DESA CANGGU

Dua masalah yang menjadi viral di media sosial, dua kasus yang terjadi di Kecamatan Kuta Utara akhirnya di rapatkan oleh Komite III DPD RI Bali Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Desa Canggu menjadi perhatian akibat adanya perdebatan antara oknum sopir taxi online dengan komunitas transportasi konvensional di Canggu, hal ini mengingat di Desa Canggu sudah memiliki aturan berbasis adat terkait pelarang taxi online beroperasi diareal Desa Canggu. Sedangkan masalah di desa Dalung sempat menjadi perhatian karena adanya masalah yang melibatkan oknum warga pendatang ( Tamiu ) yang berasal dari Sumba NTT dengan warga adat Dalung. Seluruh masalah diatas telah dimediasi  oleh aparat desa namun dirasa perlu disempurnakan agar bisa menjadi formula jika kedepan ada masalah yang sama di wilayah provinsi Bali. Demikian diungkap Senator RI Arya Wedakarna saat memimpin RDP DPD RI Bali, tampak hadir Ketut Gede Yuspraba ( Dishub Bali ), A.A. Ngurah Arimbawa ( Camat Kuta Utara), Kombes Pol Akhmad Jamal Yuliarto ( Direktur Intelkam Polda Bali ), I Gede Putu Arif  Wiratya ( Perbekel Dalung ), I Nengah Lana ( Perbekel Canggu), Nyoman Sujapa ( Bendesa Adat Canggu), Nyoman Widana ( Bendesa Adat Dalung ) serta pentolan organisasi Online dan Konvensional. “ Terkait masalah Canggu, saya meminta agar semua pihak menghormati adanya pararem Desa Adat terkait larangan adanya transportasi online. Desa adat dengan keputusannya dilindungi dengan UU asalkan proses pengambilan keputusan berdasarkan paruman resmi. Kedepan kelompok transportasi konvensional agar melengkapi diri dengan konsultan hukum agar bisa berargumentasi menghadapi pihak pihak lain. Saya juga berpesan agar jangan sembarangan menandatangani berkas apapun jika ada masalah , dan saya ingatkan mediasi hanya bisa dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah atau wakil rakyat. Diluar itu bisa dipastikan tidak seimbang dan bias. Jadi kepada desa desa adat di Bali yang sudah memiliki aturan penolakan taxi online agar tetap percaya diri melakukan aturan adat dengan baik, sambil kita menunggu hasil sosialisasi Peraturan Menteri ( PM ) Perhubungan Nomer 108/2017 yang maksimal sosialisasi hingga 1 Februari 2018. Saya juga meminta Gubenur Bali agar dapat merevisi surat penolakan taxi online sesuai dengan PM 108 ini. Kita harus mengacu pada pemerintah lokal di Jawa Barat dan di Yogyakarta yang tegas muncul aturan melarang taxi online. Jadi Bali tidak berjuang sendiri. Kita akan carikan win win solution agar semua bisa berjalan. “ ungkap Gusti Wedakarna. Terkait masalah keributan oleh oknum dari Sumba NTT, DPD RI Bali meminta agar masalah hoax tidak di perpanjang dan kedepan pembinaan terhadap pendatang harus dimaksimalkan khususnya lewat organisasi dan paguyuban paguyuban. “ Saya sudah melihat kesempatan perdamaian yang dikonsep pemerintah kecamatan dan desa. Ini masih lemah karena tidak mencantumkan kewibawaan adat. Saya ingin di Bali, jika ada oknum pendatang berbuat kerusuhan apalagi sampai melakukan perusakan dan juga bentrok fisik, kedepan harus ada sanksi adat. Minimal si oknum harus meminta maaf dan mecaru didesa adat itu. Jangan hanya sekedar mediasi dan minta maaf. Siapapun berhak hidup di Bali tapi kewibawaan adat tetap dijaga.”ungkap Gusti Wedakarna. ( humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *