Categories BudayaNasional

BERBAHAYA PARTAI GUNAKAN KEDEKATAN KLAN DAN USUNG ISU UTARA SELATAN

NASIONALIS – Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Uji Sahih RUU Ketenagakerjaan Di Makasar Sulawesi Selatan

ANALISIS POLITIK ARYA WEDAKARNA TERKAIT PILGUB BALI 2018 

Diperkirakan ada pendekatan psikologi yang berbeda yang dialami oleh masyarakat Bali saat Pemilihan Gubernur 2018 ( Pilgub ) nanti, yakni semakin sensitifnya isu klan ( pasemetonan ) dari trah tertentu dan juga isu pendekatan calon kandidat dari Utara dan Selatan. Apalagi dizaman teknologi media sosial seperti saat ini, diperkirakan jika tidak cerdas mengkemas isu penjaringan kandidat, maka dipastikan partai pengusung akan kehilangan dukungan dalam sekejap, dan untuk itulah sejumlah nasihat diberikan oleh tokoh politisi muda Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mencermati fenomena Pilgub 2018 nanti. “Saat ini ada isu bahwa beberapa ketua partai politik di Bali yang diprediksi melakukan gerakan politik berbahaya dengan mengusung kandidat dari klan yang sama dengan klan sang ketua parpol. Ini kan sudah terbaca, dan begitu juga gerakan dikalangan komunitas mereka. Ini sangat berbahaya sekali, karena jika sampai benar terbukti partai partai ini mengusung kandidat hanya karena kesamaan klan dari pimpinan partainya, maka itu sama juga dengan bunuh diri politik. Ini berbahaya karena politik wangsa, politik kasta sudah tidak relevan lagi. Sebaiknya parpol memilih kandidat karena kinerja dan visi program, bukan karena si kandidat adalah keturunan dinasti politik tertentu. Saya yakin jika ini dilakukan, dipastikan suara kandidat akan terjun bebas di Pilgub 2018, apalagi sampai keluar pandangan ini sudra dan ini non-sudra atau misalkan luka lama masalah Tri Sadhaka dan Sarwa Sadhaka mencuat kembali.  Saya sarankan, jangan pecah masyarakat Bali karena urusan wangsa dan saya mint kaum konservatif tahan diri agar rakyat Bali tidak pecah. Ngiring, pilih kandidat yang terbaik dari latar belakang apapun. Jangan bawa sentimen Griya, Puri atau Soroh ke Pilgub. Nasihat saya seharusnya organisasi soroh atau pasemetonan jangan mendukung resmi siapapun kandidat Pilgub, jangan sampai pasemetonan jadi wadah politik praktis. Letakkan kewibawaan leluhur diatas urusan politik 5 tahunan.  “ungkap Gusti Wedakarna yang President The Hindu Center Indonesia ini. Iapun juga mengingatkan partai politik untuk tidak membawa isu Buleleng dan non Buleleng atau isu kandidat dari Utara atau Selatan dalam Pilgub 2018, karena justru akan kontra produktif. “Dizaman medsos seperti ini, rasa kedaerahan warga Bali yang berasal dari 9 Kabupaten / Kota lebih menonjol.  Dan jika ada parpol yang diduga memilih kandidat hanya berdasarkan ukuran kewilayahan utara selatan barat dan timur, maka itu sangat berbahaya sekali. Ini pernah terjadi pada Pilgub ditahun 2013 lalu, bahwa masih ada partai besar yang memaksakan figur dari wilayah tertentu misalkan untuk mengisi posisi Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur. Jika ini dilakukan pada 2018 maka potensi rakyat dari 8 Kabupaten lainnya akan bereaksi dan ngambul. Jangan bawa lagi isu kedaerahan Buleleng non Buleleng misalkan, Atau ini pasangan Utara Selatan, Barat Timur. Pandangan itu akan ditolak oleh segmentasi generasi muda yang cerdas. “ungkap Gusti Wedakarna. Iapun mengingatkan bahwa ada perbedaan jelas antara popularitas dan tingkat keterpilihan dalam memilih kandidat. “Ada tokoh Bali yang terkenal dan popular tapi tingkat keterpilihannya kecil, bisa saja tokoh ini terkenal akibat jejak rekamnya yang kurang baik atau sekedar terkenal dengan bantuan Baliho tapi saat hari H rakyat yag dikira mendukungnya tidak ingin memilih di TPS. Sebaliknya, parpol memilih tokoh yang popular dan juga tingkat keterpilihannya tinggi,, sehingga antara popularity & electabilitasnya nyambung. Percuma dikenal tapi tidak ada yang mau pilih.  Pilgub 2018 nanti sebenarnya menjadi pertarungan kandidat Bali 2 (Wagub ) jika melihat kandidat Bali 1 yang sudah dikavling oleh incumbent dan partai besar. Saya kira posisi Kandidat Wagub akan sangat menentukan kemenangan. “pungkas Arya Wedakarna yang juga Ketua DPP PNI Marhaenisme ini.  (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *