Categories BudayaHinduNasionalSatyagraha

WEDAKARNA MINTA PENGURUS PHDI DAN ORMAS HINDU SELALU UPDATE WAWASAN TENTANG UU DAN REGULASI

SATYAGRAHA – Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Pembimas Hindu, PHDI, WHDI, Penyuluh dan Tokoh Hindu NTT di Kupang

SENATOR DUKUNG PENDIRIAN TK DAN SD HINDU DI PROVINSI NTT

Senator DPD RI Utusan Provinsi Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III kembali menyambangi umat Hindu di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ). Dalam kunjungan selama 3 hari di Kupang, NTT, Senator Termuda asal Bali membahas sejumlah agenda perjuangan untuk peningkatan infrastruktur, SDM dan juga fasilitas pendidikan umat Hindu di NTT. Tampak hadir Sarman Marcellinus ( Kakanwil Agama Prov. NTT), Ni Wayan Sunarsih ( Pembimas Hindu Kakanwil NTT ), Wayan Darmawa ( PHDI NTT ) serta puluhan tokoh Hindu dari berbagai organisasi dan lembaga. Dalam laporannya dihadapan Komite III DPD RI asal Bali ini, Pembimas Hindu menyampaikan sejumlah prestasi yang telah diraih oleh umat Hindu di NTT diantaranya telah berhasilnya didirikan TK dan SD Hindu di NTT sesuai dengan Permenag No.64 / 2014. “ Kami berharap agar DPD RI bisa membantu sejumlah program ke-Hindu-an di NTT, selain perhatian terhadap infrastruktur juga diperlukan peningkatan kuantitas para penyuluh, penyelenggara termasuk guru agama Hindu. Di NTT ada 11.000 jiwa umat Hindu dan ini sudah termasuk besar. Dan kita berharap Pemerintah Pusat lewat Kementerian Agama RI bisa memperhatikan. Bagaimanapun juga DPD RI sebagai pengawas UU termasuk UU tentang APBN akan memberi masukan dan feedback yang positif untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.“ungkap Senator RI Gusti Wedakarna. Khusus untuk pengangkatan SDM agama Hindu didaerah, pihaknya meminta Pembimas Hindu dan juga PHDI untuk selalu aktif berkomunikasi dengan Bupati / Walikota dan juga Badan Kepegawain Daerah ( BKD ), agar pengajuan formasi PNS untuk umat Hindu bisa terpenuhi, termasuk Guru Agama Hindu. “ Kedepan pemimpin organisasi, lembaga Hindu dan juga tokoh Hindu harus sering sering membaca UU terbaru beserta aturan turunan. Ini penting agar terupdate. Jangan hanya menjadi pemimpin dibelakang meja, tapi agar terjun kemasyarakat. Memperjuangkan rakyat perlu keseriusan kerja. “ungkap Gusti Wedakarna yang Duta Besar Perdamaian UPF – PBB ini. Iapun mengakui bahwa segenap stakeholder Hindu Indonesia harus membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena diyakini pemerintah saat ini sangat pro terhadap komunitas minoritas seperti umat Hindu. “ Kita ini kalau mau cari pemimpin bangsa ya harus pemimpin yang pro terhadap minoritas, baik terhadap politik anggaran, kebijakan dan yang penting pengayoman. Kadang kala generasi saat ini lupa dengan tujuan awal bangsa ini didirikan oleh founding father Indonesia. Apalagi akhir akhir ini marak isu SARA yang menganggu ke Indonesiaan kita. Dan syukurlah pemerintah pusat sudah mendukung gerakan nasionalisme Indonesia seperti harapan kita bersama. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penetapan 1 Juni Pancasila perlu kita apresiasi, begitu juga Perppu Ormas untuk membubarkan ormas radikal macam HTI sudah dikabulkan, keputusan hukum tentang Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan sudah disetujui MK serta banyaknya kasus hukum terkait dengan SARA yang sudah terciduk dan diproses hukum juga sudah memenuhi harapan masyarakat. Ini sebuah langkah yang baik untuk ke Indonesiaan kita dan umat Hindu Indonesia tentu harus mendukung program pemerintah Joko Widodo.”ungkap Gusti Wedakarna yang juga President The Hindu Center Of Indonesia ini. Dalam kegiatan itu juga diadakan RDP terkait RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) dari perspektif Hindu. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *