Categories Nasional

WEDAKARNA DUKUNG PEMERIKSAAN BPK JADI AWAL BUKTI HUKUM KASUS KORUPSI

DIPLOMASI –  Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Ketua BPK RI Di Gedung Nusantara V Kompleks Senayan RI Sesaat Sebelum Penyampaian Laporan BPK RI

SENATOR BALI INGATKAN PEMERINTAH DI BALI DISIPLIN ANGGARAN

Anggota DPD RI asal Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengingatkan kepada seluruh pemerintah di Bali baik provinsi dan kabupaten / kota agar memperbaiki kinerja keuangan daerah, sehingga mendapatkan hasil terbaik atas audit Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI. Ia juga menilai bahwa audit BPK adalah indikator dari dari sehat atau tidaknya manajemen pemerintahan. “Di Bali pada laporan BPK sebelumnya masih banyak pemerintah dan unit – unitnya yang mendapatkan rapor merah. Saya kira itu jalan masuk bagi Kejaksaan, Polri termasuk KPK dan Tipikor untuk memeriksa adanya dugaan kasus hukum semisal korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Saya kira itu bisa menjadi pertimbangan alat bukti hukum.”ungkap Gusti Wedakarna. Adapun alasan kenapa ia mendukung langkah ini, karena sejalan dengan misi dan visi dari pemerintahan Presiden  Joko Widodo. “Kita lihat figur Presiden Joko Widodo adalah figur sederhana, dan berintegritas. Seharusnya malu juga jika bawahan dan pemerintah didaerah yang tidak sejalan dengan visi negara. Penghematan, angaran belanja infrastruktur yang pro rakyat, politik anggaran yang mendukung kepentingan kaum marhaen itu sangat diperlukan, termasuk gaya hidup pejabat daerah. Di Indonesia ini, banyak pejabat lokal yang gaya hidupnya melebihi pejabat negara, dan itu contoh tidak baik. Saya kira ditengah ketatnya fiskal dan anggaran, semua pihak harus bisa berhemat dan terukur dalam menyalurkan dana rakyat baik lewat APBD dan APBN.”ungkap Senator RI Gusti Arya Wedakarna. Iapun menyatakan keprihatinannya bahwa wabah korupsi di Indonesia ini masih menjalar baik ditingkatan eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk juga mungkin diruang lingkup militer. “Walau tidak semua begitu, tapi ada oknum – oknum yang memanfaatkan seragam mereka, jabatan mereka dan pengaruh untuk memperkaya diri. Syukurlah selain ada Tipikor sekarang sudah ada Saber Pungli yang kita harapkan bisa menekan angka itu. Saya sendiri kurang setuju jika ada kenaikan gaji dan tunjangan pejabat dalam waktu dekat, karena kenaikan gaji aparat belum tentu dibarengi dengan perubahan karakter positif. Inilah efek dari Orde Baru yang sudah merecoki pemikiran generasi saat ini. Tapi sesuai pesan Bung Karno, kita harus optimis. Membangun Indonesia adalah dimulai dari membangun daerah.”ungkap Gusti Wedakarna yang juga President The Sukarno Center Tampaksiring ini. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *