Categories BudayaNasional

DUKUNG KINERJA SABER PUNGLI DENGAN PAYUNG MOU ANTARA POLRI, MUDP, JAKSA DAN DISBUD

SINERGI – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS IIIS Saat Menerima Kunjungan  Brigjen Pol I Gede Alit Widana  ( Wakapolda Bali ) dan Dirintelkam Polda Bali di Perpustakaan Bung Karno

WEDAKARNA TERIMA WAKAPOLDA DI PERPUSTAKAAN BUNG KARNO

Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, menerima kedatangan Brigjen Pol I Gede Alit Widana  ( Wakapolda Bali ) dan jajaran di Perpustakaan Agung Bung Karno di Kawasan Niti Mandala Renon Denpasar. Adapun tujuan pertemuan tersebut, selain silaturahmi jajaran Polda Bali, juga penyampaian dukungan Senator RI terhadap sejumlah program dari Polda Bali yakni pemberantasan Narkoba, rencana sinergi program sosialisasi antiradikalisme dikalangan perguruan tinggi di Bali serta masukan dari DPD RI Bali terkait dengan masalah Saber Pungli di Bali khususnya dikalangan adat. “Khusus untuk Saber Pungli, pada prinsipnya kita harus mengamankan Peraturan Presiden ( Perpres ) No.87 / Tahun 2016. Tujuan dari Saber Pungli sebenarnya ini baik dan tentu Bali juga harus mengimplementasikannya. Dan tadi saya sudah mendapatkan penjelasan sekilas terkait dengan peran Polri terhadap pemberantasan pungli di Bali, dan saya rasa sosialisasi tentang Saber Pungli ini harus terus disosialisasikan dan disinergikan dengan Desa Adat di Bali. Ini yang kita dorong, salah satu solusinya dengan adanya MOU antara pihak terkait. “ungkap Gusti Wedakarna. Iapun memberikan usul kepada Pemerintah Bali khususnya Dinas Kebudayaan Bali sebagai pengayom Desa Adat di Bali agar mengambil inisiatif terkait dengan penyelesaian masalah keresahan Desa Adat di Bali dengan adanya simpang siur informasi terkait pungli, termasuk ketakutan dari desa adat untuk memungut iuran didesa adat.  “DPD RI Bali mengusulkan agar adanya MOU antara Polda Bali, Kejaksaan, Majelis Utama Desa Pekraman ( MUDP ) dan Dinas Kebudayaan Bali agar ada satu visi tentang hubungan Desa Adat, Awig dan Perarem dengan gerakan berantas pungli. Termasuk batasan batasan yang ada. Saya yakin hukum adat dan hukum positif akan berjalan selaras. Secara hukum dan administrasi negara, MOU itu dimungkinkan, bisa diambil contoh dari adanya MOU yang dilakukan oleh Kemendagri RI dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah ( APIP ) dengan Kejaksaan dan Polri pada tanggal 30 November 2017 di Jakarta terkait dengan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan yang dibuat agar tidak ada kegamangan dari kepala daerah yang ragu mengeluarkan kebijakan. Contoh ini bisa diadopsi di Bali khusus tentang hubungan adat dan saber pungli. “ungkap Gusti Wedakarna. Iapun menyakini bahwa semua pihak di Bali pasti berkomitmen menjaga desa adat di Bali termasuk aparat hukum. “Saya mengakui dan sepaham bahwa banyak Desa Adat di Bali yang kurang rapi dalam hal membuat perarem dan awig khususnya urusan tentang iuran atau restribusi atau punia. Bahkan ada desa adat yang memutuskan perarem bukan dari proses paruman tapi hanya keputusan prajuru saja. Ini yang menjadi titik lemah.  Begitu juga kita akui bahwa ada oknum prajuru desa adat di Bali ini yang diduga tidak transparan dalam hal pertanggungjawaban keuangan didesa sehingga menimbulkan riak riak didesa.  Belum lagi masalah beratnya biaya KIPEM yang dikenakan khususnya pada semeton Bali perantauan. Ini harus dirapikan. Saya kira ini momentum berbenah (mulat sarira) bagi prajuru adat dan merapikan kembali sistem administrasi yang ada, dan sebisa mungkin jangan sampai melawan aturan positif. Walau begitu setiap pihak di Bali juga harus menghormati eksistensi desa adat di Bali yang sudah dipayungi oleh Pasal 18b UUD 1945 dan Perda Desa Pekraman 2003. Jangka  pendek harus ada MOU dan jangka panjangnya kita  harus merevisi Perda Desa Pekraman 2003. Kita harus revisi segera menyesuaikan dengan UU Desa No. 6/2014 ”ungkap Gusti Wedakarna yang kini menjadi bagian Tim Pemenangan Marhaen untuk Presiden Jokowi Dua Periode 2019 ini.(Humas).

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *