Categories NasionalSatyagraha

WEDAKARNA MINTA PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DIKAWASAN PEMUKIMAN MENGACU SKB 2 MENTERI

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Sebali dan REI Bali Di Satker Kementerian PU

DPD RI PERTANYAKAN SULITNYA KRAMA BALI AJUKAN KREDIT KPR

Komite III Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III dalam masa reses sesuai UU, mengumpulkan dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman seluruh Bali dan Organisasi Real Estate Indonesia ( REI ) di Kantor Satker Kementerian PU. Adapun tujuan dari pertemuan yang dikemas dalam bentuk RDP ini adalah untuk membahas sejumlah aspirasi masyarakat yang masuk ke anggota DPD RI Bali, terkait dengan sejumlah hal tentang Infrastruktur, diantaranya bagaimana Bali bisa mendapatkan manfaat dari program 1 juta Rumah dimasa Presiden Joko Widodo yang pada tahun 2018 ini akan menyerap anggaran sekitar 9 Trilyun Rupiah. Selain itu, sejumlah hal dibahas aspirasi tentang keberadaan rumah rumah ibadah disetiap  pemukiman yang dibangun oleh pengembang yang diduga tidak berizin dan melanggar aturan selain dibahas aspirasi tentang ide rumah susun untuk mensiasati alih fungsi lahan di Bali. Demikian disampaikan oleh Senator Arya Wedakarna yang di damping oleh Ir. I Ketut Artika, MT ( Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman Provinsi Bali ). “Sebagai wakil rakyat dari Bali, saya berkepentingan agar Bali mendapatkan kuota dan perhatian anggaran baik dengan pembukaan lahan pemukiman baru dengan program satu juta rumah baik dengan pola rumah bersubsidi, rumah layak huni atau bedah rumah. Alokasi anggaran khususnya melalui APBN dengan mekanisme subsidi harusnya bisa direbut peluangnya oleh daerah. Walau tidak semua kabupaten kota bisa mengakses karena tingginya harga tanah, tapi minimal perhatian infrastruktur harus jadi prioritas. Begitu juga saya mendapatkan laporan bahwa ada diskriminasi dalam penyaluran kredit rumah terhadap warga krama adat Bali, ini yang perlu dipriksa dan klarifikasi agar kedepan tidak ada masalah terkait dengan SARA  dalam hal  pembukaan lahan untuk perumahan. Saya kira perlindungan terhadap warga lokal, warga nuwed sangat penting menjadi agenda bersama, karena seharusnya pembukaan lahan pemukiman harus seminimal mungkin menghasilkan masalah sosial. “ungkap Gusti Wedakarna. Selain itu, kepada pihak REI dan juga stakeholder di Kabupaten / Kota termasuk pengambilan kebijakan, agar kedepan memiliki visi terkait dengan pendirian tempat tempat ibadah diwilayah wewidangan desa adat haruslah mengacu pada dresta dan utamanya mengikuti aturan yang sah. “Indonesia telah memiliki aturan pendirian tempat ibadah yakni SKB 2 Menteri, dan tidak semua pemukiman di Bali ini bisa dilengkapi dengan fasum tempat ibadah secara lengkap. Selain harus mengikuti aturan pendirian ditingkat kabupaten, izin penyanding dan juga SKB 2 Menteri semua pihak harus memaklumi bahwa diperlukan dukungan masyarakat sekitar. Jangan sampai membuka lahan hunian baru tapi menimbulkan masalah. Jadi jangan ada paksaan pendirian tempat ibadah jika tidak sesuai regulasi yang pasti sesuai kebutuhan saja. Jadi kepada pengembang perlu diberikan wawasan aturan hukum dan perundang – undangan. “ungkap Senator Arya Wedakarna. Iapun menilai bahwa kedepan Bali memerlukan program alternative untuk mensiasati hilangnya fungsi lahan pertanian yakni terkait dengan konsep Rumah Susun. “Saya apresiasi ide dari Denpasar dan Bangli terkait dengan adanya ide untuk rumah susun. Mungkin bisa dicoba dulu agar krama adat Hindu di Bali bisa memanfaatkan aset laba desa dan pura untuk menampung anak anak muda di Desa yang sudah tidak memiliki perkarangan. Ini masalah urgent, karena kini banyak generasi muda Bali menjadi generasi kos kosan alias mereka tidak memiliki rumah karna harga tanah sangat tinggi. Ide ini sudah digarap REI sejak 2 tahun lalu dan saya kira perlu dikaji dan opsi untuk membangun kawasan perumahan susun di Bali sangat terbuka lebar. Asal konsep ini untuk menampung krama adat Bali dan dari segi fungsi dan arsitektur juga tidak melanggar pakem pakem budaya Bali seperti ketinggian diatas pohon kelapa. Sebagai sebuah lompatan ide, itu sah sah saja karena jangan hanya kita bisa berwacana saja tentang alih fungsi lahan, tapi pemimpin tidak memberi solusi.  Itu harapan saya. “ungkap Gusti Wedakarn ( humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *